Mukron: Proyek Pemerintah Harus Diawasi Ketat

Friday, June 5, 2009

RENGASDENGKLOK, RAKA - Proyek pemerintah harus diawasi ketat oleh pihak pemerintah, jangan sampai terjadi konspirasi antara pemborong dan pengawas Bina Marga. Demikian kata Korwil II LSM Kompak Rengasdengklok, Mukron kepada RAKA, Kamis (4/6) siang.

 

Selama ini, lanjutnya, LSM Kompak menduga ada konspirasi antara kedua pihak itu. Dengan begitu, dia meminta pada pemerintah untuk menidak tegas para pelaku yang akan merugikan anggaran negara dengan cara nakal di proyek perbaikan jalan. "Kita akan terus mengawasi proyek pembangunan infrasturtur di Kabupaten Karawang ini," ujarnya.

 

Diakuinya, pihaknya sudah mengantongi beberapa temuan penyimpangan proyek yang terindikasi tidak sesuai dengan bistek, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan hal itu pada bupati dan kejaksaan. Kendati begitu, dia pun tetap akan mendukung pembangunan yang dilakukan pemborong jika pelaksanaannya baik, bahkan dia akan melindungi proyek itu dari pemerasan ormas (organisasi masyarakat) dan preman yang hanya ingin meminta jatah.

 

Kata Mukron, banyak yang berasumsi, proyek di Karawang ini dihalang-halangi oleh ormas dan preman yang minta jatah pembangunan tersebut. Ditegaskannya, supaya para pelaksanan dan rekanan tidak risau dan merasa takut menghadapi hal itu, jika ada oknum mengatas namakan organisasi atau premanisme dan menghambat proyek pemerintah agar dilaporkan pada yang berwenang. "Jangan takut, dan pemerintah harusnya menindak tegas oknum itu, saya pun meminta pada kepolisian untuk menindak tegas, tapi para rekanan itu jangan coba-coba untuk melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, karena LSM kompak akan terus mengawasi pembangunannya," tegasnya.

 

Lebih lanjut dia memaparkan, anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan itu adalah uang negara untuk kepentingan rakyat. Harusnya, semua proyek berkualitas, tidak hanya seumur jagung. Jika semua proyek dilaksanakan dengan baik, maka Pemda Karawang tidak akan terlalu banyak menguras dana akibat pelaksanaan yang nakal itu. "Saya minta kepada initasi terkait dan penegak hukum untuk menidak segala penyimpangan pelaksanaan proyek jalan," ucapnya.

 

Dan organisasi yang menghalangi harus ditindak tegas, juga pemborong yang nakal, karena anggaran tiap tahun untuk infrastruktur itu sangat besar, jangan sampai kualitas buruk dan menghamburkan uang negara. "Pihak kepolisian harus bertindak tegas organisasi atau preman yang mengganggu, termasuk anggota LSM Kompak yang terlibat menghalang-halangi," jelasnya. (spn)

 

Kades Murhasan: Minta Suport dari Pemerintah

Wednesday, May 27, 2009

"MASIH banyak tugas yang belum saya selesaikan, diantaranya yang menyangkut janji saya sat kampanye lalu, yaitu perbaikan jalan poros desa yang memang di desa ini rusak semua. Namun, semuanya akan saya perbaiki bertahap, dimulai dari pembenahan aparat sekaligus perbaikan sarana kantor desa," kata Kepala Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Murhasan Iyang, kepada RAKA, Selasa (26/5) siang di sela santunan Yapinas kepada yatim dan fakir miskin di Kampung Leuweung Eunteung.

Baru kali ini, lanjutnya, ada perbaikan jalan beton di desanya sepanjang 360 km dari total jalan yang harus diperbaiki pemerintah sekitar 5 km. Dalam janjinya saat kampanye lalu, kades mengatakan kepada masyarakat, jika dalam kurun waktu enam tahun dirinya tidak melakukan perubahan di desanya, berarti dia telah gagal memimpin. "Saya harap, pemerintah bisa mensuport permintaan warga Sukasari," katanya.

Bicara soal pertanian, Murhasan menyatakan, produksi sawah di desanya mencapai 6 ton per hektar. Meski desanya termasuk IDT (Inpres Desa Tertinggal), tapi dia mengarahkan semua sarana dan kelayakan hidup masyarakatnya bisa terpenuhi. Namun begitu, semua tak lepas dari pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya itu. "Jalan itu adalah saran pendukung, kalau jalannya rusak maka semua aktivitas akan terhambat. Jadi saya mohon supaya pemerintah memprioritaskan desa ini," ujarnya. (spn)

Ao Ahiro: BLT Kalangsari Tidak Dipotong

Thursday, May 14, 2009

"Di Desa Kalangsari tidak ada pemotongan BLT (Bantuan Langsung Tunai), sebanyak 953 KK (Kepala Keluarga) peserta BLT membawa pulang utuh uang BLT Rp 200 ribu. Sedangkan sebanyak 3.181 non BLT tidak mendapat uang hibah apapun dan mereka pun tidak menuntut," kata Kaur Kesra Desa Kalangsari, Ai Ahiro, kepada RAKA, Rabu (13/5) siang di tempat kerjanya.

Beda dengan desa lain, warga non BLT di desa ini tidak minta dibagi uang BLT, karena jika kalkulasikan non BLT cuma uang kurang dari Rp 7 ribu. Pembagian BLT tanpa pemerataan ini berdasarkan hasil musyawarah sesama warga, mengingat peserta BLT menginginkan supaya mereka mendapat uang utuh. Bahkan, diantaranya akan mengancam pihak desa jika uang mereka dipotong.
Kata Ao, seminggu sebelum BLT cair, pihaknya telah mengantisipasi dan menjelaskan kepada warga non BLT bahwa pada pembagian BLT bulan ini tidak ada pemotongan. Alhasil, hingga hari pencairan tiba, tidak ada gejolak sosial mengenai BLT, yang non BLT legowo tidak kebagian duit pemerintah tersebut. "Kalau dipotong Rp 50 ribu, non BLT hanya akan dapat Rp 7 ribu," tukasnya.

Dia bersama kepala dusun telah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai BLT yang tidak akan dibagi rata. Bahkan Ao tidak menginginkan ada pengaduan dari satu warga pun yang tidak punya kartu BLT untuk memperoleh uang BLT. "Tiap RT dan dusun menyatakan menjamin situasi kondusif, meski non BLT tidak dibagi uang BLT. Dan memang hasilnya kondusif," ucapnya. (spn)

Camat Dedi: Tak Pantas Gakin Hibah BLT ke Keluarga Mampu

Wednesday, May 13, 2009

BATUJAYA, RAKA - Memang tidak pantas keluarga miskin peserta BLT (Bantuan Langsung Tunai) menghibahkan uang mereka untuk non BLT. Ini terjadi akibat sasaran BLT yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa yang ada. Sehingga ada kesepakatan, peserta BLT mau menyisihkan uangnya untuk non BLT. Ini juga untuk alasan keamanan.

Demikian kata Camat Batujaya, Drs. Dedi Ahdiyat kepada RAKA, kemarin. Dia berpesan, jika peserta BLT mau menghibahkan sebagian uang yang mereka terima, maka tidak boleh ada seorang pun yang terlewat untuk mensepakatinya dengan tanda tangan, karena jika terjadi sesuatu imbasnya akan mengarah ke aparat desa dan camat. "Terutama di daerah yang usai pilkades, dimana kondisinya masih lengket dengan pro-kontra," jelasnya.

Dia juga menegaskan pada pertemuan antar desa, aturan yang sekarang diberlakukan yaitu tidak ada kolektifitas pengambilan uang tunai itu atau perwakilan, masing-masing pemegang kartu BLT harus mengambil uang tunai oleh mereka sendiri. "Yang saya khawatirkan ada biaya administrasi di desa untuk pembuatan kartu BLT yang hilang," tukasnya.

Dari DPP (Daftar Pengawasan Penyaluran) BLT, desa memberi keterangan pada peserta BLT dengan memberikan nomor urut di pojok atas kartu BLT untuk mempermudah pengecekan di kantor pos. Dan sesuai surat bupati, bagi peserta BLT manula harus diantar ke tempat pencairan. Dana hibah tiap desa di Kecamatan Batujaya vareasi, bahkan camat melarang kades menjadi panitia BLT. "Jika berdasarkan data, keluarga mampu pun ada juga yang dapat BLT. Saya harap desa hanya memantau dan Di daerah utara Karawang," katanya.

Hari pertama pencairan BLT di Kecamatan Batujaya adalah Desa Segaran dan Desa Segarjaya, Selasa (12/5), kemudian pada Rabu (13/5) pencairan dilanjutkan di Desa Batujaya dan Desa Baturaden. Dan pencairan BLT di desa lainnya dilakukan secara

Saan: Pemilu Harus Diakhiri Kebersamaan

Thursday, April 30, 2009

RENGASDENGKLOK, RAKA - Berakhirnya pemilu, meski beda pilihan, tapi kebersamaan jangan dikotak-kotakan, pemilu harus diakhiri dengan menyongsong kebersamaan. Demikian kata Ketua DPD Partai Demokrat Karawang, Saan Mustopa, kepada RAKA, Rabu (29/4) siang usai 'talk show' di Radio Detik FM.

 

Dia berharap, kesadaran politik masyarakat kedepan akan lebih baik dan berpikir rasional juga obyektif. Selain itu, dia berharap pada masyarakat Karawang agar tidak segan mengontrol partai ini, termasuk pada komitmen yang telah programkannya selama kampanye. Hal ini dianggap perlu, supaya arah tujuan partai dan wakil rakyatnya tidak melenceng. "Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan calon legislatif terpilih pada 9 Mei 2009 mendatang, saya dan Hari Kartana (caleg DPR RI Partai Demokrat, red) dipastikan dapat kursi di DPR RI, dari hasil suara di daerah pemilihan Jabar VII," ujarnya.

 

Ditanya mengenai pembangunan Kabupaten Karawang, Saan mengatakan, hal itu sudah menjadi komitmen dia dan partainya, komitmen itu akan diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan wakil rakyat dan partai harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Kata Saan, dia akan memilah dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang. Diantaranya penanganan banjir yang selalu melanda wilayah Utara Karawang, yaitu perbaikan tanggul Sungai Citarum, juga sarana pertanian dan pendidikan.

 

"Yang terpenting, bagaimana mengubah keadaan masyarakat Karawang, terlebih bagi keluarga miskin (gakin) untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik melalui pendidikan. Selain kami, siapapun yang berkomitmen serupa, maka kita bisa bersama-sama memfasilitasi mereka, yaitu anak dari keluarga miskin, tapi berprestasi dan berkemauan sekolah tinggi. Kita berupaya supaya dia mendapat beasiswa dari Pemda Karawang termasuk komitmen partai dan masyarakat yang mampu dan bersedia membantu. Selanjutnya, tinggal bagaimana Pemda Karawang mengelolanya. Jadi, hambatan anak keluarga miskin yang berprestasi, tapi punya hambatan ekonomi, maka bisa kita selesakan, tentunya ini butuh melibatkan semua pihak," ungkapnya.

 

Saan merasa terlalu dini jika dia menyebutkan dirinya akan menjadi wakil rakyat di DPR RI dari hasil perolehan suara pemilu kemarin, mengingat KPU akan menetapkan calon legislatif terpilih pada 9 Mei 2009 nanti. Kata Saan, perolehan suaranya hasil dari komunikasi intensif dengan masyarakat, kemudian meraih kepercayaan masyarakat. Diakuinya, memang pada dasarnya kepercayaan masyarakat pada politis telah memudar. Kendati begitu, dia bisa meraih simpatik masyarakat melalui forum dan diskusi langsung dengan masyarakat. "Memang membangun kepercayaan membutuhkan media komunikasi langsung," ucapnya. (spn)

 

 

 

 

 

BLT = Pembodohan Masyarakat

Saturday, April 25, 2009

"Disatu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin. Akan tetapi disisi yang lain kebijakan BLT ini memiliki dampak negatif yakni kebijakan ini akan berdampak negatif pada perilaku dan karakter masyarakat. Kebijakan ini sangat riskan menciptakan karakter masyarakat yang salalu dimanja dan menjadi bangsa 'peminta-minta'," kata tokoh masyarakat Rengasdengklok, Bambang, kepada RAKA, Jumat (24/4) siang.

 

Selain itu, permasalahan efektifitas dan efisiensi kebijakan ini juga sangat diragukan. Apabila melihat tujuan, efisiensi, efektifitas dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, kebijakan yang diluncurkan pemerintah ini bukanlah kebijakan untuk menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin, akan tetapi hanya bertujuan untuk mempertahankan 'image' pemerintah di mata masyarakat. Dilihat dari tujuan kebijakannya, kebijakan BLT bukanlah kebijakan pemerintah untuk membantu dan mengangkat masyarakat (meningkatkan derajat kesejahteraan) miskin melainkan hanya sebuah keputusan politik yang berorientasi untuk mempertahankan 'image' pemerintahan di mata masyarakat.

 

Kebijakan politis ini terpaksa diambil oleh pemerintah sehubungan semakin dekatnya jadwal pesta demokrasi pemilu 2009. Dilihat dari efisiensi, efektifitas dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan, kebijakan BLT masih jauh dari kategori efisien dan efektif dalam kerangka menyelesaikan kemiskinan atau bahkan kemiskinan baru yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM tersebut. Efisiensi dan efektifitas tersebut sudah dibuktikan dengan pencapaian hasil kebijakan BLT dimasa lalu (Kebijakan BLT tahun 2005) dan melihat pencapaian hasil kebijakan BLT 2005, pemerintah juga sudah merubah kebijakan tersebut menjadi kebijakan Program Keluarga Harapan.

 

Kalau melihat pada dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, kebijakan BLT tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi masyarakat miskin di Indonesia. Ini disebabkan nominal BLT yang diberikan tidak seimbang dengan kenaikan biaya hidup yang ditanggung oleh masyarakat akibat kenaikan harga BBM. "Coba kita bayangkan, kenaikan BBM tersebut akan mendorong kenaikan biaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Apabila kita membandingkan total kenaikan biaya hidup masyarakat miskin dengan nominal dana BLT yang diberikan, kebijakan ini tidak akan berdampak siginifikan. Apalagi, pemerintah tidak bisa menjamin efesiensi dan efektifitas penggunaan dana BLT yang diberikan kepada masyarakat," jelasnya. (spn)




BLT = the Community's Deception


"On the one hand, this BLT policy will possibly give the positive impact for the poor community." But on the side that was other this BLT policy had the impact of the negative that is this policy will have a negative impact on the behaviour and the character of the community. This policy was very risky created the character of the community that salalu was spoilt and became the 'beggar's' nation, said the public figure Rengasdengklok, Bambang, to RAKA, on Friday early afternoon (24/4).



Moreover, the problem of the effectiveness and this policy efficiency also really was doubted. If seeing the aim, efficiency, the effectiveness and the impact that were caused by this BLT policy, the policy that was launched by this government not the policy of increasing the level of welfare of the poor community, but only aimed at maintaining the 'image' of the government in the eyes of the community. Seen from the aim of his policy, the BLT policy not the policy of the government of helping and appointing the community (increased the level of welfare) poor but only a decision of politics that was oriented to maintain the 'image' of the government in the eyes of the community.



This political policy was forced to be taken by the government in connection with increasingly the proximity of the party schedule of general election democracy 2009. Seen from efficiency, the effectiveness and the impact that were caused by the policy, the BLT policy still far from the efficient and effective category in the framework was completing poverty or even new poverty that were caused by the rise in this FUEL OIL. Efficiency and this effectiveness have been proven with the achievement produced by the BLT policy dimasa then (the BLT policy in 2005) and saw the achievement produced by the BLT policy 2005, the government has also changed this policy of becoming the policy of the Keluarga Harapan Program.



If saw in the impact that will be caused by this BLT policy, the BLT policy will not give the impact that was significant towards the condition for the poor community in Indonesia. This was caused nominal BLT that was given not balanced with the rise in the cost of living that was borne by the community as a result of the price increase of BBM. "Coba was imagined by us, the rise" in "this FUEL OIL will push the rise" in the "cost for the fulfilment" of the "requirement" for the "foundation" of the "poor community." If we compared the total rise in the community's poor cost of living nominally the BLT fund that was given, this policy will not have an impact siginifikan. Moreover, the government could not guarantee efesiensi and the effectiveness of the use of the BLT fund that was given to the community, he explained. (spn)

 

Hari Bumi dan Demokrasi

Monday, April 20, 2009

 

"Bumi sebagai 'Kawah Candradimuka', artinya selalu ada pergantian masa, rejim dan keuasaan. Selama ini, bumi menampung segala tindakan semua manusia, khusunya bagi yang berkuasa kemarin, saat ini dan yang akan datang. Dimana mereka menorehkan goresan tinta pada bumi ini," kata pengajar seni dan budaya SMAN 1 Pedes, Maruf Muhtar S.Ip, kepada RAKA, Minggu (19/4) siang.

 

 

Menurutnya, bumi sudah terlalu banyak berkorban bagi umat manusia, sepanjang sejarah dalam perjalanannya. Pada moment hari bumi tanggal 22 April 2009 besok, semoga menjadi sebuat bentuk pembelajaran kepada kita, betapa tulusnya bumi memberi dan menerima terhadap segala hal yang telah ditorehkan oleh manusia. "Ketulusan dan keikhlasanlah hendaknya menjadi pondasi bagi para calon legislatif yang menjadi aktor pada pemilu 2009 kemarin," ujarnya.

 

 

Sehingga, lanjutnya, ketika seorang caleg menhadapi hal yang tidak diharapkannya, dia tidak serta merta mengambil lagi apa yang telah diberikan pada bumi dan penghuninya (masyarakat, red). Hal ini diungkapkannya, karena telah terjadi beberapa kasus caleg kalah yang mengambil kembali sesuatu yang telah dia sumbangkan pada masyarakat. Dengan begitu, wajib bagi semua manusia merenung kembali, apa yang telah dilakukan pada bumi selama ini. "Karena memang bumi ini adalah titipan anak-cucu kita," tukasnya.

 

Saat ini, bumi menunggu langkah nyata tiap individu dalam memulai kembali dalam perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan dengan memelihara lingkungan dan kondisi sehat di sekeliling lingkungan. "Seorang caleg harus terus melakukan hal yang melindungi bumi, bukan merusaknya atau menghapus sesuatu yang sebenarnya telah menjadi hak orang lain. Harusnya, tiap caleg berpikir biarlah anak-cucu kita mengenang kita ketika kita tidak berada di antara mereka lagi. Selamat hari bumi, damai di hati, damai di bumi," ujarnya. (spn)