Dalih Meredam Gejolak Sosial
JAYAKERTA, RAKA - Pemotongan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah dianggap lumrah, karena jika warga miskin lainnya yang tidak terdaftar sebagai peserta BLT tidak kebagian uang BLT imbasnya akan terjadi gejolak sosial. Seperti yang pernah terjadi pada kucuran BLT tahap awal tahun 2005 lalu, warga miskin yang tak terdata marah dan ngamuk.
Demikian kata Sekdes Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Sarimin kepada RAKA, Rabu (13/5) siang di sela pembagian BLT di desanya. Kata dia, sebanyak 1.007 KK (Kepala Keluarga) yang memiliki kartu BLT di desanya, menghibahkan Rp 50 ribu untuk keluarga miskin lainnya dari Rp 200 ribu yang mereka terima dari petugas Pos. Non BLT di Ciptamarga tercatat 1.826 KK. "Pembagian untuk non BLT, menunggu jumlah uang yang terkumpul, kemudian akan dibagikan merata," ujarnya.
Kata dia, setelah pencairan BLT beberapa bulan lalu hingga kini ada 150 KK peserta non BLT baru, mereka adalah suami-istri yang cerai kemudian memiliki kartu keluarga masing-masing. Dan hampir semua warga di desanya mendapat uang BLT, kaya maupun miskin. "Yang menolak uang BLT hanya terhitung 5 KK saja, selebihnya menerima. Tapi, ada juga keluarga mampu memberikan uang BLT yang didapatnya kepada tetangganya yang miskin," ucapnya.
Menurut dia, masyarakatnya memang sangat mengharapkan BLT, karena uang ini mereka gunakan untuk menutup kebutuhan keseharian. Kendti begitu, pihaknya tetap akan menerima ketentuan pemerintah, apakah BLT ditiadakan atau diteruskan pada tahun mendatang. "Kita melakukan potongan Rp 50 ribu karena ikut desa lain, jangan sampai jumlah pemotongan memberatkan pemilik kartu BLT," jelasnya.
Di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, peserta BLT tercatat 1.322 KK dan non BLT sebanyak 3.022 KK, di desa ini pemotongan BLT sebesar Rp 100 ribu untuk pemerataan, hitungan kasar uang yang akan diterima non BLT Rp 40 ribu/KK. "Itu pun kalau peserta BLT mau menghibahkan Rp 100 ribu-nya semua," kaya Sekdes Karyasari, Suryadi di tempat kerjanya.
Kata Suryadi, yang punya kartu telah tanda tangan dan menyetujui pemotongan untuk pemerataan kepada non BLT. Sehari sebelumnya, peserta BLT mendapat undangan untuk mengambil kartu BLT dan langsung dicairkan di kantor desa melalui petugas Pos. "Jika tidak ada pemotongan akan beresiko pada desa. Pemotongan ini berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama," katanya.
Sementara itu, di Desa Sindangkarya, Kecamatan Kutawaluya, pemotongan BLT Rp 50 ribu/KK dari pemilik kartu BLT sebanyak 601 KK untuk pemerataan kepada warga non BLT sebanyak 697 KK. Masih di kecamatan sama, sebanyak 496 peserta BLT di Desa Mulyajaya dipotong Rp 50 ribu untuk warga miskin non BLT sebanyak 600 KK. Di Kecamatan Jayakerta, sebanyak 1.147 KK peserta BLT di Desa Medang Asem tak luput dari potongan Rp 50 ribu untuk pemerataan pada 2.080 KK warga miskin lainnya. (spn)
Pemotongan BLT Dianggap Wajar
Sunatan Masal BLT Dilakukan Semua Desa
KUTAWALUYA, RAKA - Pemotongan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah umum dilakukan semua desa se-Kabupaten Karawang dan beberapa daerah lainnya. Peserta BLT di Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya menerima uang bersih Rp 125 ribu dari Rp 200 ribu yang mereka terima dari petugas Pos. Sisanya dihibahkan untuk non BLT dan sodaqoh haji gratis.
Dijelaskan Kaur Kesra Sampalan, Ahmad Basuni kepada RAKA, Selasa (12/5) di sela pencairan BLT di kantor desanya, pemotongan itu berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat. Data peserta BLT di desa ini sebanyak 601 KK (Kepala Keluarga), sedangkan non BLT yang akan mendapat dana hibah sebanyak 1.415 KK. "Data penerima BLT yang punya kartu dan yang tidak di desa ini sama dengan jumlah data raskin 2.016 KK," tukasnya.
Pihak desa, lanjut Ahmad Basuni, tidak memaksa bagi warga yang tidak mau sodaqoh dan infak haji gratis dari program kecamatan ini. Pemotongan untuk non BLT sesuai kesepakatan diantara warga peserta BLT dan non BLT. Peserta BLT dipotong Rp 75 ribu, pemotongan itu termasuk Rp 12 ribu untuk infak dan sodaqoh haji gratis bagi peserta BLT dan sisanya Rp 63 ribu untuk uang hibah bagi non BLT.
Di Desa Kalangsuria, Kecamatan Rengasdengklok, pemilik kartu BLT dipaksa menyisihkan Rp 100 ribu untuk menutup warga non BLT yang jumlahnya lebih besar. Di desa ini tercatat peserta BLT sebanyak 430 KK, sedangkan non BLT sebanyak 1.870 KK. Pemerataan ini, merupakan kesepakatan bersama untuk menghibahkan sebagian dana BLT kepada warga non BLT. "Peserta BLT menghibahkan Rp 100 ribu ke non BLT," kata Kepala Desa Kalangsuria, Maman Somantri.
Sementara itu, masyarakat penerima BLT bisa bernapas lega meski uang yang mereka terima terbilang sedikit. Kendati begitu, penyaluran dana ini berlangsung baik. Dan penerima BLT tidak terlalu berdesak-desakan saat mengambil BLT dan loket pembayarannya dibuka di kantor desa setempat. Pembagian dana BLT ini dibagikan secara marathon oleh pihak Pos. Sehari, pembayaran BLT di satu kecamatan dilakukan di dua desa.
Diketahui, BLT mulai dibagi rata yaitu pada tahap kedua tahun 2005 lalu, itu dilakukan untuk alasan keamanan, setelah banyak terjadi kericuhan warga yang kontra terhadap pembagian BLT yang mereka anggap tidak merata. Dana bantuan langsung tunai ini tidak dibagikan secara utuh kepada peserta BLT, tapi dibagi rata kepada warga yang dianggap miskin tetapi tidak terdata sebagai penerima BLT.
Sejumlah warga mengaku mendapatkan uang setengahnya dari jumlah uang BLT yang seharusnya mereka terima. Mereka hanya pasrah dan menerima kesepakatan bersama. Guna memperkecil konflik, perangkat desa tidak ikut dalam proses pembagian BLT. Pembagian dilakukan tokoh masyarakat dan perwakilan warga. (spn)
Di Dengklok BLT Dibagi Rata
.JPG)
RENGASDENGKLOK, RAKA - Menyusul besaran dana bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 150.000 yang disalurkan kemasyarakat Desa Medang Asem, Kecamatan Jayakerta, giliran warga Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, mengalami hal yang sama, Rabu (20/8). Mereka bahkan hanya menerima Rp 100.000 dari Rp 300.000 besaran yang dicairkan pemerintah per penerima BLT.
Berdasarkan informasi yang diperoleh RAKA, dari besaran Rp 100.000 dana BLT yang dibagikan sebesar Rp 200.000 yang tersisa dengan status dihibahkan. Tercatat, pemilik kartu BLT di Desa Rengasdengklok Utara, sebanyak 993 KK setelah hasil validasi dari 1.040 KK, sekitar 47 KK, lainnya pindah rumah dan meninggal dunia. Sedangkan pemerintah belum mencetak kartu BLT bagi 47 KK tersebut.
Sebelumnya PT Pos Indonesia menyalurkan dana BLT sejumlah desa di kecamatan Jayakerta. Dari tiga desa yang menerima dana tersebut diantaranya Desa Medang Asem dengan jumlah penerima sebanyak tiga ribu KK, sementara penerima kartu BLT sebanyak 1.138 KK dan menerima 150 ribu/KK. Sisanya sebesar 150 ribu dihibahkan untuk 1.709 KK termasuk yang 393 warga jompo yang hanya mendapat Rp 80 ribu/KK.
Di Desa Ciptamarga, tercatat sekitar 3.664 KK penerima BLT dan sebanyak 985 KK mendapat uang 150 ribu dan yang tidak memiliki kartu BLT 2.679 KK hanya mendapat Rp 80 ribu/KK. Sama seperti dua desa lainnya, pembagian BLT di Ciptamarga inipun berdasarkan musyawarah BPD, LPM, Kades dan tokoh masyarakat setempat. Sementara di Desa Kampung Sawah tercatar sebanyak 3.857 Kepala Keluarga (KK) mendapatkan dana BLT.
Pjs Kepala Desa Rengasdengklok Utara, Dahromi, ketika dikonfirmasi mengenai besaran dana BLT sebesar Rp 100.000 yang disalurkan ke masyarakatnya menjelaskan, pembagian rata ini berdasarkan musyawarah antara lembaga desa dan masyarakat setempat.
Hasil musyawarah itu isepakati hibah dari pemilik kartu sebesar Rp 200 ribu untuk 3.310 KK yang tidak memiliki kartu BLT. Sementara tahun lalu, pembagian BLT tahun lalu lebih banyak dibanding tahun sekarang yaitu 1.040. Tahun lalu, pemilik kartu atau yang tidak mendapat jatah sama yaitu sebesar Rp 87 ribu/KK.
Sehari sebelumnya PT Pos Indonesia juga menyebarkan BLT di Desa Rengasdengklok Selatan dan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok dan Desa Kertasari serta Dewisari. Dipastikan hampir di semua desa BLT dibagikan merata, karena pihak desa tak ingin terjadi kisruh dari warga yang tidak tercatat sebagai penerima BLT.
Kepala Dusun Kalijaya II, Didi Supriadi (58) menyebutkan, pemilik kartu di desanya tercatat sebanyak 65 KK dan yang tidak mendapat BLT sebanyak 407 KK. Bagi non BLT sebanyak 65 KK itu diberi Rp 60 ribu. Dia menceritakan, tahun lalu semua warganya mendapat Rp 87 ribu, yang miskin dan kaya mendapat uang yang sama. "Sebelum uang diturunkan, kami sudah memberi pengarahan, yang punya kartu mendapat Rp 100 ribu dan sisanya dibagi rata," katanya.
Sementara, di Desa Rengasdengklok Selatan pemilik kartu BLT 2.478 dari jumlah 2.448, sisanya 170 KK kertu BLT-nya belum jadi dan belum dibagikan. Pembagian BLT merata, tergantung jumlah keluarga miskin di suatu dusun yang tidak memiliki kartu. Misalkan Dusun Bojong Tugu I, masing-masing pemilik kartu BLT menerima Rp 180 ribu dan sisanya Rp 120 ribu dikumpulkan lalu dibagi rata sesuai jumlah gakin di dusun tersebut.
Kasi Kesos Kecamatan Rengasdengklok, Ida Herawati (47) mengharapkan kartu yang belum jadi bisa segera dibagikan, karena banyak diantara warga yang menanyakan hal ini, mengingat dana BLT ini sangat dibutuhkan bagi keluarga miskin. Se-Kecamatan Rengasdengklok Rumah Tangga Miskin (RTM) sekitar 9.517 KK. (spn)
