Puskes Medangasem Buka Rawat Inap

Monday, August 31, 2009

JAYAKERTA, RAKA - UPTD Puskesmas Medangasem, Kecamatan Jayakerta membuka rawat inap. Bangunan untuk ruang rawat inap ini menghabiskan Rp 479.02.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN. Ruang rawat inap ini meliputi ruang perawatan, tindakan gawat darurat, obat kamar perawat, kamar medis, kamar mandi dan tempat armada ambulan yang kini masih dalam pengerjaan.

 

Dengan dibangunya ruang rawat inap ini, warga di sekitar Desa Medangasem,Kampungsawah dan Desa Ciptamarga tidak lagi harus ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Karawang, karena Puskesmas Medangasem pun telah siap melayani pengobatan hingga perawatan pasien. Kepada RAKA, Kepala UPTD Puskesmas Medangasem, Eko Susanto SKM, menjelaskan, pembangunan ruang rawat ini dianggap sangat perlu untuk bisa melayani masyarakat di wilayah Jayakerta dan sekitarnya.

"Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana ini bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, jadi warga sekitar tidak harus berobat jauh lagi, karena di Puskesmas ini kita akan menampung pasien inap," ujarnya.

 

Diakui Eko, lokasi Puskesmas Medangasem sangat strategis, selain berdekatan dengan jalan raya, juga aksesnya dekat dengan beberapa kecamatan lainnya. Selai itu, jalan raya Medangasem ini dikenal sebagai jalur tengkorak, karena hampir setiap waktu terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan satu-satunya lokasi medis yang dekat adalah Puskesmas Medangasem.

Di tempat terpisah, Camat Jayakerta, Hamdani meminta kepada tim medis Puskesmas Medangasem untuk bekerja profesional, mengingat mereka adalah tumpuan masyarakat. Pembangunan ruang rawat inap ini disambutnya baik, mengingat masyarakat Jayakerta harus mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal dan 24 jam. "Saya harap pembangunan ruang rawat inap ini dijaga dan dirawat, sehingga kebetuhan masyarakat mengenai kesehatan dapat terlayani dengan baik," katanya. (spn)

Bidan Tolak Gakin, Warga Kecewa

Saturday, August 29, 2009

CILEBAR, RAKA - Bukan pertama kali bidan di Kecamatan Cilebar menolak pasien gakin (keluarga miskin) yang akan melakukan persalinan, terutama di Desa Pusakajaya Selatan. Seperti yang dialami warga Dusun Sumberjati RT 02/01, istri Dasim tidak disentuh seorang bidang pun, hingga akhirnya persalinan dilakukan Paraji.

 

Dengan nada kesal, Dasim menceritakan kepada RAKA, saat istrinya akan melahirkan, seorang bidan tidak mau melayani, itu setelah Dasim memperlihatkan surat keterangan tidak mampu kepada bidan setempat. Dengan berbagai dalih, bidan berkilah dan tidak mau menolong istrinya. "Saya panggil saja Paraji," tukasnya kesal.

 

Mengetahui hal ini, masyarakat setempat meminta supaya Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang segera menegur kinerja para bidan yang berada di Kecamatan Cilebar agar mau melayani persalinan warga meski hanya dengan modal surat gakin. Diakui beberapa warga, kejadian ini bukan satu-dua kali, bahkan untuk membantu persalinan, didatangkan bidan dari luar daerah, bukan bidan setempat.

 

Ada beberapa bidan yang saat dimintai bantuan untuk persalinan menolak datang, alasannya beda-beda, sibuk, sakit dan tidak ada di rumah. Untuk itu, warga setempat lebih memilih Paraji atau bidan yang sengaja diundang dari luar kampung. Seorang ibu yang tidak dilayani bidan yaitu Akem (32), pada Sabtu (22/8) pukul 23.00 WIB dia sudah merasa mulas mau melahirkan, tapi tidak ada satu bidan pun yang bersedia membantu persalinannya. Hingga akhirnya Paraji turun tangan tanpa didampingi bidan. (spn)

Puskes Medangasem Gelar Pengobatan Katarak Murah

Wednesday, August 5, 2009

JAYAKERTA, RAKA - Puluhan warga pengidap sakit katarak berjejal antri di Puskesmas Medangasem, Selasa (4/8) pagi, karena Puskesmas ini menggelar pengobatan katarak murah yang rutin dilakukan setiap enam bulan sekali. Selain warga Jayakerta, banyak warga dari kecamatan lain pun berobat di puskesmas ini, mengingat lokasi Puskesmas yang mudah dijangkau.

 

Menurut Dr. Teti, tidak semua pasien katarak diterima dan dilayani pada pengobatan murah ini, mengingat pengidap katarak yang juga memiliki penyakit darah tinggi atau kencing manis akan beresiko jika kataraknya diobati, karena pengobatan katarak adalah dengan cara dioperasi. "Sangat beresiko mengoperasi pengidap sakit katarak jika dia punya penyakit darah tinggi atau kencing manis," ujarnya.

 

Kata dia, operasi katarak bisa dilakukan jika pasien dalam kondisi sehat. Untuk itu, tim medis Puskesmas Medangasem mengadakan seleksi kesehatan agar pada saat dioperasi tidak ada efek sampingnya. Dituturkan seorang pasien katarak, Nafsiah (55) warga RT 02/01, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, pengobatan seperti ini jarang dilakukan Puskesmas lain dan jika bisa waktu pengobatannya ditambah jangan enam bulan melainkan setiap dua bulan sekali. Dengan begitu, lanjutnya, penderita katarak sepertinya tidak harus berobat jauh. Di rumah sakit, pengobatan ini dibandrol Rp 2 juta.

 

Kepala UPTD Puskesmas Medangasem, Eko Susanto mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi tempat saja, sedangkan tenaga medis semua dari BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat) Jawa Barat dan ketententuan biaya pun mereka yang menentukan bagi masyarakat. Jika ada warga ingin menggunakan Jamkesmas maka harus ke RSUD atau BKMM.

 

Sementara itu, BKMM Jawa Barat melakukan pengobatan katarak ini dengan menekan biaya agar penderita katarak tidak kesulitan biaya pengobatannya dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk itu, BKMM bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan operasi katarak dengan biaya murah. (spn)

PSN Lebih Penting Dibanding Fogging

Saturday, April 18, 2009

"Jika ada yg positif DHF (Dengue Hemorargi Fever) tapi tidak meninggal, maka PE(Penyelidikan Epidemiologi) dilaksanakan di rumah penderita dan sekitarnya. Namun jika hasilnya positif ada jentik nyamuk, baru diusulkan secepatnya untuk dilaksanakan fogging. Namun begitu, tetap yang lebih penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dengan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur)," kata Kepala Puskesmas Medang Asem, Kecamatan Jayakerta, Eko Susanto, kepada RAKA, Jumat (17/4) siang.

 

Di puskesmasnya, akunya, punya prosedur tetap sistematis dan berurutan, prosedur itu akan berjalan dengan sendirinya ketika menangani kasus DBD. Sekarang, tinggal peran dan kesadaran masyarakat. Dia menghimbau, supaya rumah sakit segera melaporkan pada Dinas Kesehatan, jika menemukan pasiennya positif DBD. "Laporannya tidak usah berbelit dan pakai prosedur segala, cukup sms saja ke Dinas Kesehatan, supaya penanganan dari Dinas Kesehatan bisa dilaksanakan segera. Saya tekankan sekali lagi, yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan sarang nyamuk," katanya.

 

Jika puskesmas mendapat informasi dari Dinas Kesehatan, maka puskesmas akan mengadakan pertemuan tim reaksi cepat yang terdiri seksi P2M (Pencegahan Penyakit Menuar), Promkes (Promosi Kesehatan), seksi Kesling (Kesehatan Lingkungan) dan dokter puskesmas. Setelah pertemuan itu, kemudian bergerak secara bersamaan. Tim P2M melakukan PE, yaitu memeriksa jentik nyamuk secara acak dan kemudian diperiksa apakah lingkungan tersebut positif atau negatif.

 

Lebih lanjut Eko mengatakan, tim Promkes dan Kesling termasuk dokter akan langsung melaksanakan penyuluhan DBD. Dalam waktu bersamaan, setelah PE ditemukan maka akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan fogging. "Ini setelah PE, tim Promkes, Kesling dan dokter melakukan penyuluhan, sekaligus memberikan obat abate. Dan sebenarnya PSN itu lebih lebih penting dibanding fogging, karena fogging hanya memberantas nyamuk dewasa saja, sedangkan ribuan jentiknya tidak mati. Jadi, masyarakat harus menyadari pentingnya PSN, setelah penyuluhan kita juga lakukan penyuluhan PSN lintas sektoral secara berkala," ujarnya. (spn)

 

3.579 Kartu Kesasar ke Lain Desa

Saturday, August 23, 2008

*Berdasarkan Data 12 Ribu yang akan Didistribusikan

RENGASDENGKLOK, RAKA - Dari 12 ribu kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang akan dibagikan ternyata baru 8421 kartu yang bisa didistribusikan. Sementara sisanya diduga 'nyasar' kelain desa.

Akibat dari tidak jelasnya ribuan kartu jamkesmas itu puluhan ketua RT Desa Rengasdengklok Selatan, mengaku kebingungan karena tidak menemukan kartu warganya masing-masing. Padahal berdasarkan data jumlah kartu jaminan kesehatan tersebut sebanyak 12 ribu kartu.

Terkait itu, perangkat Desa Rengasdengklok Selatan, Jajang Jaenuri, ketika dikonfirmasi mengatakan, sebelum dibagikan, kartu Jamkesmas yang diterima desa pada Senin (11/8) pagi lalu disusun oleh aparat desa. Kemudian, pada Rabu pagi dibagikan pada semua RT se-Desa Rengasdengklok Selatan. Namun, dari 57 RT yang terdata penerima Jamkesmas, desa hanya menerima 49 RT.

"Kartu yang kita terima belum komplet semua, jumlah penerima Jamkesmas tiap RT masih belum pas, tidak sesuai dengan jumah yang daftar dan tertera dikertas penerima Jamkesmas. Misalkan RT 07 penerima harusnya 148 tapi diturunkan hanya 125, sisanya entah keliru atau tertukar dengan desa lain," katanya.

Kepala Dusun Warudoyong Utara, Ao Suherlan menjelaskan, memang banyak diantara ketua RT di dusunnya yang tidak mendapat kartu Jamkesmas sesuai dengan data penerimanya. Belum lagi warga yang mengajukan Jamkesmas susulan. Namun begitu, Ao akan terus berupaya agar warga yang telah terdata bisa memegang kartu Jamkesmas, mengingat kartu tersebut sangat penting bagi kesehatan warganya.

Diketahui, sebelumnya program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin ini disebut Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) kini namanya diganti menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Askeskin tetap dilanjutkan tetapi namanya diganti menjadi Jamkesmas supaya tidak ada kesan itu program PT Askes. Namun, PT Askes juga tetap menjadi mitra kerja sama, tetapi tugasnya lebih ringan.

Penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gratis tersebut, mulai tahun ini juga dilakukan dengan mekanisme baru. Dalam mekanisme yang baru, PT Askes tidak lagi ditugasi melakukan pengelolaan keuangan program dan hanya dibebani tugas mengelola kepesertaan, praverifikasi peserta dan pelayanan program.

Kegiatan verifikasi yang meliputi verifikasi pelayanan, keuangan dan administrasi, akan dilakukan oleh tenaga verifikator independen yang direkrut oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan di daerah. Semua kartu Askeskin secara bertahap akan diganti menjadi kartu Jamkesmas. Dalam hal ini, PT Askes juga bertugas memantau kegiatan pelayanan kesehatan gratis melalui program Jamkesmas dan menampung pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. (spn)