Keputusan KPU Lambat

Tuesday, August 18, 2009

KPU sekarang kurang profesional, kurang cepat tanggap, peraturan pemilu 2008 harusnya bisa ditindak lanjuti untuk menyelesaikan persoalan jumlah kursi DPR yang kini dianggap gamang. Demikian kata H. Deni Nuryadi, kemarin.

 

"Berdasar analisa saya, keputusan KPU lambat, terlebih tugas pokok dan fungsi KPUD provinsi dan kabupaten mengikuti KPU pusat. Saya harap, keputusan MK ditindak lanjuti, jangan sampai penegakan hukum lambat, sekarang keputusannya sudah ada, diantaranya keputusan MK (Mahkaman Konstitusi), tapi KPU belum menindak lanjuti, sedangkan KPUD masih menunggu," ujarnya.

 

Kendati begitu, Deni berharap bagi rakan anggota legislatif terpilih tahun 2009-2014, mudah-mudahan kinerjanya lebih baik dan profesioanal dari anggota DPRD sebelumnya, tapi bukan berarti kinerja yang lama buruk, melainkan anggota legislatif sekarang mampu menutupi kekurangan sebelumnya, yaitu berdasarkan susunan dan kedudukan (susduk) DPRD Karawang.

 

Dosen Fakultas Hukum Unsika Karawang juga Ketua Komite SMKN 1 Rengasdengklok menyatakan, pengabdiannya tidak terbatas ketika jadi dewan, juga dengan pendidikan seperti di dunia kampusnya. Kata dia, dimanapun berada, siapa saja harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat. "Tidak hanya jabatan, tapi harus punya ide dan konsep kemasyarakatan," paparnya. (*)

Pola Kinerja DPRD Harus Berubah

Thursday, August 6, 2009

"Pola kerja para anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang baru harus berubah dan harus lebih bagus, karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat. Masyarakat berharap anggota dewan sekarang tidak seperti yang lalu, maksudnya tidak dekat dengan rakyat," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Karawang, Uman Rusmana, kepada RAKA, Rabu (5/8) siang, usai pelantikannya.

 

Perubahan itu, lanjutnya, harus bisa dilaksanakan melalui program yang telah dituangkan oleh DPRD lama, yang sekarang masih jadi 'PR' para caleg terpilih. Untuk membenahinya, maka harus ada pola perubahan kinerja dewan yang lama, karena DPRD sekarang dipilih oleh masyarakat dan harus mampu merealisasikan aspirasi masyarakat."Bagi kita, DPRD fraksi PDI Perjuangan, ketika melaksanakan tugas harus bisa membangun Dapil (Daerah pemilihan) masing-masing," ujarnya.

 

Kata Uman, sesuai sumpah janji jabatan, dia akan melaksanakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dia mencontohkan, jatah anggota dewan yang reses sekitar Rp 100 juta, dana itu bisa dibagikan untuk pembangunan di dapil masing-masing, misal untuk pembangunan mushola, jalan lingkungan atau jembatan yang membutuhkan dana berkisar Rp 5 juta-an, berarti akan banyak fasilitas masyarakat yang dibangun. "Jangan mensorot yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil saja, karena yang merasakan tidak hanya orang PDI Perjuangan tapi masyarakat umum, memang dana aspirasinya tetap dari PDI Perjuangan," ujarnya.

 

Menurutnya, kalau itu dijalankan, pembangunan di Karawang ini tidak akan sulit. Kata Uman, dia akan mencoba melakukan pola BRI (Bank Rakyat Indonesia), mengingat dia adalah pensiunan BRI, karena pola kerja perbankan merupakan pola kinerja yang ketat dan disiplin soal uang. Selain itu, kerjasama pemerintahan eksekutif dan legilatif harus ditumbuhkan, karena ketika persepsi sudah tidak sama maka akan timbul benturan. "Ketika membicarakan pembangunan Karawang, ya harus bicara pembangunan, tidak lagi bicara golongan," paparnya.

 

Jadi, lanjutnya, kalau anggota DPRD sekarang tidak sanggup meningkatkan pola kerja, berati DPRD Karawang tidak ada peningkatan. Dan untuk anggota dewan non partai yang berasal dari simpatisan akan diberi pengarahan, misal awalnya merah muda jadi merah tua, ini dalam supaya kinerja di fraksi tidak timbul perbedaan pendapat. Usai pelantikan kemarin, Uman merasa bangga bisa menjadi peraih suara terbanyak di Dapil III, yaitu sebanyak 4.086 suara. (spn)

Pemilu 2009 dan Prospek Wakil Rakyat Indonesia

Wednesday, March 25, 2009

RENGASDENGKLOK, RAKA - Setelah penyelenggaraan Pemilu 2004 lalu yang didukung Amerika dengan uang Rp 32 milyar melalui 28 institusi, Indonesia diberi medali oleh IAPC (Asosiasi Internasional Konsultan Politik). Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi IAPC ke 40 di Bali tahun 2007.


Pengamat Politik, Kholid Al Kautsar, kepada RAKA, Rabu (24/3) siang memaparkan, Cochairman Komite Konferensi IAPC, Robert Murdoch pernah berkata, pemilihan ini sebagai penghormatan bagi Indonesia sekaligus syiar demokrasi. Untuk pesta demokrasi 2008 - 2009 KPU menganggarkan Rp 47,9 trilyun. Berasal dari APBN Rp 22,3 trilyun dan dari APBD Rp 25,6 trilyun. Dibanding Pemilu 2004, Pemilu kali ini memang agak berbeda. Mahkamah Konstitusi menetapkan calon terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut tapi suaranya terbanyak. Konsekuensinya, menurut seorang pengamat dana kampanye akan naik 10 kali lipat. Dana kampanye tidak hanya dari Partai, tapi para caleg harus merogoh kantongnya sendiri untuk bersaing dengan sesama rekan separtai," katanya.


Lanjutnya, wajar jika seorang caleg ada yang mengatakan, seorang caleg DPR RI harus menyediakan dana minimal Rp 400 juta. Iklan politik menjadi primadona bagi para kontestan pemilu untuk menjaring preferensi publik. Riset seorang ahli menunjukan, dana iklan politik tahun 2008 mencapai Rp 2,208 trilyun, meningkat 66% dibanding tahun 2007 yang mencapai Rp 1,327 trilyun. Angka yang sesungguhnya pasti lebih besar, karena riset ini belum menghitung belanja iklan politik untuk media radio, internet serta media luar ruang.


Dana iklan politik juga masih akan menggelembung, kata Kholid, karena menjelang pemilu legislatif April 2009 dapat dipastikan iklan politik semakin gencar.Namun gegap gempita iklan politik selalu meninggalkan persoalan kompleks. "Tapi, bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya. Publik tidak pernah tahu secara persis besaran dana iklan politik itu. Dari mana asalnya, siapa saja donaturnya, dibelanjakan untuk apa saja, serta bagaimana konsekuensinya terhadap kinerja pemerintahan yang baru nanti. Pengalaman pemilu 2004 menunjukan hal itu," ucapnya.


Paling tidak, kata guru SMAN 1 Batujaya ini, ada dua model datangnya dana bagi kampanye ini. Pertama yaitu caleg itu orang kaya, sehingga mampu membiayai dirinya sendiri. Kedua, caleg dibiayai oleh orang lain. Kedua-duanya berbahaya, karena orang kaya akan berusaha bagaimana mendapatkan uang yang telah diinvestasikan selama kampanye saat duduk di kursi dewan nanti. Sedangkan orang yang maju karena didukung para 'cukong' akan memberikan konsesi kebijakan atau berupa proyek kepada para pemodalnya tersebut.


Setiap pengusaha pasti memiliki hitung-hitungan, caleg yang didukungnya akan jadi atau tidak. Jika prediksinya jadi, maka didukung, imbalannya yaitu berupa Undang-Undang atau regulasi dan juga proyek-proyek yang bakal menguntungkan pengusaha konglomerat. "Kalau ditanya siapa yang diuntungkan dari proses demokrasi dengan biaya mahal ini, jawabannya sangat mudah, para pengusaha besar dan orang-orang yang mendukungnya," jelasnya.


Dalam proses berikutnya, para wakil rakyat itu akan berusaha memulihkan kembali kekayaan yang pernah dikeluarkannya sebagai investasi. Para cukong juga akan menagih janji. Di sinilah kemungkinan penyelewengan terbuka lebar. Semakin besar biaya kampanye yang dikeluarkan oleh caleg, semakin besar kemungkinan untuk korupsi terjadi, dan sebaliknya sangat sedikit keuntungan untuk rakyat. Karena boro-boro akan memikirkan rakyat, tetapi orang yang dipilih rakyat ini akan memikirkan bagaimana mengembalikan uang yang sudah ke luar. Maka tak mengherankan bila Transparansi Indonesia menempatkan DPR sebagai salah satu sarang korupsi. Menarik disimak data ICW ( Indonesia Corruption Watch) dari Januari hingga Desember 2004 mengenai kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan menunjukan beberapa hal.


Pertama, dari sisi jumlah kasus, perbuatan korupsi yang melibatkan anggota DPR merupakan jumlah terbanyak, yakni 102 kasus dari total 239 kasus korupsi yang muncul di sebagian besar wilayah negeri ini. Data ini paralel dengan hasil survey Transparansi Internasional Indonesia pada tahun 2004 yang menempatkan partai politik sebagai lembaga yang dianggap paling korup. Dengan demikian, terdapat korelasi yang masuk akal antara kondisi partai politik yang buruk dan perilaku anggota Dewan yang korup.


Kedua, secara umum terdapat empat modus korupsi di DPR. Modus pertama adalah menggelembungkan batas alokasi penerimaan anggota Dewan atau yang lebih akrab disebut mark up. Modus kedua, menggandakan item penerimaan anggota Dewan melalui berbagai strategi. Strategi yang paling kerap muncul adalah memasukan item anggaran yang berbeda-beda untuk satu fungsi. Modus ketiga adalah mengada-adakan pos penerimaan anggaran yang sebenarnya tidak diatur dalam PP Nomor 110/2000. Kemudian modus keempat adalah korupsi dalam pelaksanaan program kegiatan Dewan. Dari aspek tindakan, korupsi jenis ini adalah korupsi yang paling telanjang dan nyata. "Ini sebagaimana telah dilakukan oleh anggota DPRD kota Padang yang telah memalsukan tiket pesawat perjalanan dinas atau SPJ fiktif Rp10,4 milyar," ungkapnya. (spn)

PPP Target 15 Persen Suara

Tuesday, July 29, 2008

PEDES, RAKA - Partai Persatuan Persatuan Pembangunan (PPP) mentargetkan 15 persen kursi di DPR pada pemilu 2009 mendatang.
Kendati disadari untuk mencapai target itu tidak mudah tetapi tetap harus diraih. Apalagi target tersebut merupakan angka minimal partai berlambang Ka'bah itu.

"Untuk mencapai targert itu maka semua pengurus partai harus bersatu sehingga suara dalam tubuh partai tidak pecah. "Harus 15 persen, tidak ada kompromi," tandas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Drs. Suryadharma Ali, Sabtu (19/7) saat silaturahmi dengan DPC, PAC dan pengurus harian DPP PPP Kabupaten Karawang di Pantai Wisata Samudera Baru, Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes.

Suryadharma Ali juga mengingatkan jangan sampai partai yang dipimpinnya ini hanya memiliki resep yang muluk. "Maksudnya konsep yang hanya sekedar konsep, tapi konsep yang harus dilaksanakan. Dan melaksanakan konsep itu tidak bisa dilakukan jika tidak bersatu," ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, awal kepemimpinannya di DPP pada periode 2007-2012, dia menginginkan PPP bangkit bersama untuk membangun perubahan. "Jadi kalau tidak bersama kita cuma bisa ngomong doang, untuk itu kita harus bersatu," ujarnya. Hal ini pun diungkapkannya menyikapi DPC PPP Karawang yang sempat pecah.

Selanjutnya, dia juga berpesan pada kader-kadernya untuk menjaring hak suara seperti jaring laba-laba. Suryadharma Ali menjelaskan bahwa yang dimaksud 'jaring laba-laba' itu berarti PPP harus memikirkan konsep perolehan suara sebanyak-banyaknya.

Hal itu diakuinya bagian terakhir dari semua yang telah diupayakan. Kata Suryadharma, dalam meraih simpatik rakyat jangan ada kader yang hanya petantang-petenteng kemudian mudah disulut oleh satu-dua orang yang keinginannya cuma membuat situasi tidak akur. "Pada saat kampanye, harus kampanye dengan damai, sejuk, tenang dan jangan terpancing keributan, apalagi konflik sesama partai dan agama. Kalau kita bisa sejuk, pasti bisa dicintai masyarakat," ujarnya. (spn)

Musancabsus PDIP Jaring Calon Legislatif

KUTAWALUYA, RAKA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Karawang gelar Musyawarah Anak Cabang Khusus (Musancabsus) di Aula Desa Sindangmulya, Kecamatan Kutawaluya, Senin (30/6) siang. Rapat tersebut mengagendakan penentuan hasil calon legislatif dari partai berlambang moncong putih itu.

Hasil Musancabsus PDIP Kecamatan Kutawaluya, untuk calon anggota DPRD Kabupaten . Karawang diantaranya, 1.Uman Rusmana, 2.H.Amo Rusjanto, 3.Ir.Rahmat Taufik Jambak alias Buyung, 4.Ny.Saryati Purwaniagara, SS, 5.Abdul Arif, SE, 6.Enjay, AMKP 7. Imun Munandar 8. H. Udin Haerudin 9. H.Ahmad Basari 10. Ny.Aisyah 11. H.Suharyana. Sedangkan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu 1. H. Tono Bahtiar SP, 2. H.Jejen Afandi Nugraha 3. H.Slamet Jayusman dan 4. Drs.K.H. Ajie Mubarok Rahmat, MM.
Dijelaskan Sekertaris DPC PDIP Karawang, Drs. H. Deden Darmansyah, Musancabsus di Desa Sindangmulya ini merupakan hari ke 6 dari 11 kecanatan, jadi sehari mengadakan Musancabsus di dua kecamatan. Musancabsus ini menyaring calon anggota legeslatif DPRD Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat, diantaranya merekapitulasi hasil rapat pleno ranting PDIP di tiap kecamatan.

Sebelum acara Musancabsus ini, PAC sudah melakukan rapat, yang kemudian ranting partai ini berwenang mencalonkan satu calon anggota DPRD kabupaten. Sedangkan untuk rapat PAC, partai berwenang mencalonkan sekurangnya satu anggota DPRD Provinsi dan dua kali kuota DPRD sesuai daerah pemilihannya. Rapat yang dilakukan PAC dan ranting itu dinamakan penjaringan, sedangkan Musancabsus ini merupakan rapat penjaringan calon legeslatif.

Ini merupakan penyaringan rekapitulasi hasil penjaringan, kata Deden, dan sudah ada sepuluh kecamatan yang sudah terjaring. Diakuinya ada dua kelemahan partai ini, yaitu kader perempuan baru terdapat tiga orang, sementara yang dibutuhkan adalah 18 orang, ini untuk memenuhi ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum DPRD, DPR RI dan DPD tahun 2009 yang menyatakan, setiap parpol sekurang-kurangnya mendaftarkan caleg gender 30 persen, sementara untuk kabupaten 60 caleg, berarti sekurangnya 18 orang.

Dari caleg yang terjaring di sepuluh kecamatan, sekitar 20 persen dialokasikan untuk caleg yang memiliki kemampuan, yaitu dalam bidang pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, ini diharapkan mucul dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif maupun pensiunan, kalau ini dapat terwujud fraksi PDIP Karawang mengharapkan akan mampu lebih mewarani dalam memperjuangkan pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. "Mudah-mdahan 20 kecamatan lagi kekurangan itu dapat terpenuhi," katanya.

PDIP ingin menunjukan pada masyarakat, partai ini adalah parpol terbuka dan merangkul tokoh masyarakat yang memiliki potensi untuk mewakili masyarakat di kursi DPRD. Sehingga kesempatan ini dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat. Dan target PDIP, kegiatan ini selesai pada 9 Juli 2008. Sedangkan pada 12 Juli 2008 akan dilaksanakan Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) dalam rangka merekapitulasi hasil-hasil Musancabsus di 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang.

“Insya Allah, setelah Musancabsus akan dibentuk tim verifikasi sebagai acuan rapat pleno cabang dalam menetapkan 60 orang caleg definitif. Rapat peleno itu akan dilaksanakan 15 Juli 2008 di DPC PDIP Karawang. Setelah 60 caleg tersaring, maka pada 16-25 Juli 2008 ke-60 caleg itu diharapkan bisa memenuhi persyaratan yang diatur SK 210 dari DPP PDIP dan pasal 50 ayat 1 dan 2 UU No 10 Tahun 2008,” jelasnya.

Kemudian, pada 28 Juli 2008, tambahnya, daftar caleg diharapkan sudah disahakan oleh DPP PDIP, lalu pada 5 Agustus 2008 calog DPRD Kabupaten Karawang dari PDIP sudah mengisi formulir yang diberikan Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karawang. Pada 9 Agustus 2008, calog itu sudah didaftarkan ke KPUD berikut persyaratannya. Sehingga pada awal bulan september 2008 sudah ada daftar calon sementara yang dikeluarkan KPUD. Dan kampanye dilaksanakan mulai 8 Juli 2008 sampai 1 April 2009, yaitu mengkampanyekan partai dan nomor urutnya, serta mengkampanyekan calon yang akan diusung PDIP.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Karawang, H. Tono Bahtiar, SP menyatakan, target pemenangan di daerah Kecamatan Kutawaluya, Jayaerta, Rengasdengklok dan Kecamatan Rawamerta pada pemilu legeslatif 2004 lalu menempatkan dua orang kader tebaiknya duduk di legeslatif. Pada pemilu legeslatif tahun 2009 mendatang akan memberbaiki titik-titik daerah yang masih dianggap lemah dalam pendulangan suara. “Kami sedang mengkaji peta politik di setiap desa dan kecamatan yaitu titik-titik yang danggap masih lemah, kami akan memaksimalkan semua kerja dari jajaran pengurus tingkat kecamatan, desa hingga perwakilan sampai ke tingkat TPS, kami akan memasang target pada pemilu tahun 2009 ini di daerah pemilihan Karawang III, menjadi tiga kursi, dimana target ini tidak menjadi irasional karena pemilu 2009 ini PDI menjadi pilihan terbaik rakyat,” ucapnya.

Diakuinya, selama ini PDIP konsisten dengan perjuangan ‘wong cilik’, termasuk fraksi PDIP Karawang telah banyak membantu masyarakat, diantaranya sarana infrastruktur jalan, jembatan, irigasi pertanian, masjid, mushola, sekolah dan penguatan modal usaha pada kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
“Ini merupakan hal yang telah dilakukan fraksi kami dan yang telah diamanatkan PDIP Karawang untuk terus menerus berjuang terdepan untuk Kabupaten Karawang.

Dan penjaringan di Kutawaluya ini telah muncul nama-nama tokoh masyarakat yang merupakan sosok yang cukup dikenal oleh masyarakat luas. Ini merupakan modal untuk penambahan suara pada pemilu tahun 2009, sekaligus Pilpres yang akan menempatkan ketua Umum PDIP Hj. Megawati Soekarnoputri untuk kembali memimpin bangsa dan negara ini kedepan,” tegasnya. (spn)