Uman Rusmana: Golput Akibat Buta Huruf

Monday, April 13, 2009

"Fakta di lapangan, pemilu 2009 sekarang banyak yang blanko. Ini akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang pemilu. Ditambah, buta huruf masih banyak, terutama para lanjut usia, mereka tidak bisa membaca kertas suara apalagi mencontreng. Bohong jika bupati menyatakan telah sukses entaskan buta aksara, faktanya bisa dilihat sendiri," kata caleg dapil VI dari PDI-P, Uman Rusmana, kepada RAKA, Senin (13/4) siang.
 
Menurutnya, yang baru belajar menulis dan membaca di kalangan masyarakat buta huruf memang banyak, tapi penyerapan ilmunya yang masih belum bisa dilaksanakan, terutama pada saat membaca surat suara. Bicara soal politik, Uman menyatakan, kini suara PDI-P menurun, simpatik masyarakat pada pemilu ini memang meningkat. Kendati begitu, caleg telah banyak berupaya meninggikan suara. Dia juga mengungkapkan, jika upaya caleg di daerah dan pusat gencar, maka perolehan suara PDI-P akan meningkat.
 
Menyoal tentang sikut-menyikut antar partai dan caleg, dia mengatakan hal itu dikembalikan pada peraturan, karena kalau berpegang pada diri sendiri urusannya tidak akan selesai. "Mengenai ini, kita harus kembalikan pada KPU, kalau selama ini cuma wacana dan tidak ada dasar kuat maka tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi, caleg dan siapapun harus taat pada peraturan, jika ada penyimpangan tentang pemilu maka harus didukung bukti kuat," ujarnya. (spn)
 

PPK Jayakerta Merekapitulasi Hasil Suara Pemilu Legislatif 2009

JAYAKERTA, RAKA - PPK Jayakerta merekapitulasi suara pemilihan caleg per-TPS (Tempat Pemungutan Suara) di aula kecamatan, Minggu (11/4) siang. Rekapitulasi ini dibacakan PPK dan didengarkan oleh para saksi dari semua partai. Rekampitulasi ini memakan waktu hampir 3-4 jam/PPS (Panitia Pemungutan Suara) tiap desa.

Disela kegiatan, Ketua PPK Jayakerta, Drs. Yan Sukatma Wijaya menjelaskan, teknik penghitungan dengan kebersaamaan ini dilakukan supaya tidak ada kecurigaan dari masing-masing partai. "Mudah-mudahan di kecamatan ini sukses tanpa ekses, kita ajak semua partai dan saksinya dari hati kehati untuk menyimak betul hasil suara sah yang diperoleh. Dan meskipun ada kesalahan, bisa ditanyakan langsung tanpa harus emosional. Kita cegah hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Sementara itu, Sekertariat PPK juga sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Jayakerta, H. Nana Hadipermana mengatakan, masing-masing saksi dari tiap caleg sudah mengantongi angka yang didapat dari tiap saksi percaleg, tapi angka itu belum formal dan resminya yaitu pada saat rekapitulasi yang dibacakan PPK. "PPK tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi menggelembungkan suara," ujarnya.

Jika ada ketidak cocokan suara, maka akan dibuktikan kertas suara C2 ukuran besar, yaitu model papan 'board' berita acara penghitungan pada saat di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kendati begitu, rekapitulasi ini terbilang lama, PPK membacakan hasil suara DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan terakhir membacakan hasil suara DPRD kabupaten, keempatnya dibacakan selama 3- 4 jam. Rekapitulasi dibacakan tanpa henti tiap desa dari 8 desa se-Kecamatan Jayakerta. "Diperkirakan sehari cuma selesai 2 desa, kalau paksakan khawatir stamina kita 'error', kemungkinan rekapitulasi ini butuh waktu hingga 3 hari," paparnya. (spn)

Kader Caleg Banyak Membelot

RENGASDENGKLOK, RAKA - Hanya dengan dibayar Rp 5-20 ribu pada serangan fajar (money politic), pendukung caleg (calon legislatif) banyak membelot. Tak sedikit caleg yang merasa dirugikan. Padahal, ada beberapa caleg telah memperkuat pendukungnya sejak lama. Namun, dengan serangan fajar semua berubah total, pemilih tak lagi loyal mendukung, tapi malah mudah dibeli.
 
Tidak harus disebutkan nama calegnya, karena ini terjadi hampir di semua daerah, termasuk di Daerah Pemilihan III, yaitu Kecamatan Rengasdengklok, Kutawaluya, Jayakerta dan Rawamerta. Serangan fajar itu tidak terpantau Panwaslu (Pengawas Pemilihan Umum) setempat, tapi masyarakat banyak yang menyaksikan serangan fajar itu. Bahkan warga bingung pada siapa mereka harus melaporkan kecurangan tersebut.
 
Sementara itu, beberapa caleg yang tidak mau disebut namanya mengatakan, kader yang dipercaya caleg tidak transparan untuk merealisasikan pemberian caleg pada masyarakat, bahkan uang caleg yang seharusnya disebar pada masyarakat itu banyak digunakan untuk keperluan pribadi. Selain itu tidak amanah, kader itu malah membelot dan menggugurkan suara untuk calegnya dengan menjual suara kepada caleg lain.
 
Dan diantara caleg dalam satu partai pun tak lepas dari konflik, ada diantara mereka yang saling sikut dalam satu tubuh partainya. Dan caleg yang telah lama membina melalui bantuan dana dan lainnya mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat dilibas oleh caleg tersebut dengan cara yang curang. Selain menyebar uang Rp 5-20 ribu/orang, salah satu caleg ini menyebar isu negatif pada caleg saingannya.
 
 
Sementara itu, beberapa warga mengungkapkan serangan fajar membagikan sejumlah uang pada warga terjadi di Kampung Jarakosta Secang, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, uang itu ditebar pada malam hari. Ironisnya, kecurangan itu sengaja dilakukan oleh aparat PAM TPS. (spn)
 

Pilpres Akan Lebih Siap

 
"Pada Pilpres (pemilihan presiden) bulan mendatang, panitia akan lebih siap dan pelaksanaannya pun akan lebih ringan dibanding pemilihan legislatif kemarin. Pada Pilpres nanti, panitia tidak akan terlalu terkuras waktu dan tenaga, tidak seperti sekarang. Dari pemilu legislatif ini merupakan acuan, kita tinggal memperbaiki kekurangannya," kata Camat Kutawaluya, Drs. Heri Paryono, kepada RAKA, kemarin.
 
Diakuinya, penyelenggaranaan Pemilu di Kutawaluya pelaksanaan berjalan sesuai harapan dan tidak masalah selama proses Pemilu berlangsung. Kendati begitu, persoalan-persoalan memang tetap ada tapi sifatnya umum, maksdunya tidak hanya dialami PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kutawaluya saja, juga dirasakan di kecamatan lainnya. Kehadiran pada Pemilu se-kecamatan sekitar 80 persen.
 
Dijelaskannya, pelaksanaan Pemilu dengan gaya baru ini memang perlu sosialisasi yang gencar dari tingkat desa hingga pusat. Penghitungan suara sementara, lanjutnya, sangat signifikan, yang muncul memang partai-partai besar. Kata Heri, dalam pengadaan logistik, semua desa di kecamatannya tidak kebagian bilik suara. Memang dia mengeetahui 14 kecamatan di kabupaten ini tidak tercover KPU, diantaranya Kecamatan Kutawaluya. Kemarin, tiap TPS masing-masing desa membuat bilik suara seadanya.
 
Menanggapi soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), ada 5-10 orang yang tidak terdata sebagai pemilih hampir di tiap desanya. Menurutnya, pendataan DPT harus didata tiap rumah, jangan hanya mengandalakan data base yang sudah ada, karena kadang data base itu rancu. "Pada pelaksanaan Pilpres nanti semua warga yang harus benar-benar didata. Dan kita siap melaksanakan Pilpres dan mensukseskannya," jelasnya. (spn)

Apa pendapat Anda tentang berita ini? komentar berita Secara otomatis, komentar yang ditulis akan masuk pada dinding Facebook Anda.
 
 
 
 
Copyright © BeritaKarawang.com | Space iklan logo Rp 200 ribu sebulan
Karawang, Jawa Barat, Indonesia, 085691309644, beritakarawang@gmail.com | Asep Saepudin Hasan