Shodaqoh Haji Gratis di Kutawaluya Dilanjutkan

Wednesday, July 29, 2009





KUTAWALUYA, RAKA - Rapat klarifikasi kelanjutan program IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) digelar di Aula kantor Kecamatan, Rabu (29/7) sore. Rapat ini digelar untuk mendapatkan komitmen para anggotanya mengenai kelanjutan program naik Haji. Selama ini, telah terkumpul dana sebesar 51 juta yang tersimpan di Bank. Pasalnya, sebagian dana yang telah terkumpul itu, dipermasalhkan pihak Kejaksaan Negeri Karawang, karena telah memotongan dari dana bantuan sosial.



Dana bantuan sosial tersebut, adalah dana BLT, PKH, sebesar 12 ribu/ penerima. Dan itu, dibahas dalam rapat yang di moderatori Camat Kutawaluya, Maman Suryaman. di dampingi Kepala KUA, H. Asep Saepulloh, berikut polisi dan para anggota IPHI se Kutawaluya. Rapat itu berjalan dengan sedikit alot di bumbui sedikit ketegangan pembelaan pendapat masing masing anggota. Hal ini mengakibatkan rapat itu, sulit untuk menemukan titik temu hingga dilakukan istirahat sejenak, mengingat waktu shalat yang wajib dilaksanakan. Setelah usai melaksanakan shalat berjamaah, rapat kembali dilanjutkan. Meski ada sedikit ketegangan, namun akhirnya dapat dicairkan dan mencapai titik temu dengan 3 opsi yang meminta suara kepada para anggotanya.



Yakni, Program terus dilanjutkan hingga ada satu calon yang berangkat, kedua program terus dilanjutkan, tapi setelah uang yang berasal dari dana bantuan dikembalikan, atau yang ketiga uang dikembalikan semua. ketiga pilihan itu, secara otomatis terbentuk setelah sebelumnya dirangkum oleh Kepala KUA dari beberapa pendapat yang dilontarkan dari para anggota IPHI dalam rapat itu.



Awal pendapat dilontarkan oleh Ketua IPHI yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena kondisi kesehatan, H. Iyung .Dia mengeluarkan pendapat, bahwa dana yang sudah tertampung yang berasal dari dana bantuan supaya dikembalikan terlebih dahulu, dan meminta keterangan, pada yang menerima uang pengembalian jika ingin melanjutkan.



Sementara pendapat yang kedua dikatakan Ketua forum Kepala Desa Kecamatan Kutawaluya, Jamaludin. Dia menerangkan bahwa dia juga meminta agar dana itu dikembalikan dahulu. Kata Kades yang baru saja usai mengikuti pemanggilan dari Kejari, bahwa pihaknya secara pribadi mendukung program IPHI. Namun, karena berbuntut pada pemanggilan kejaksaan, maka pihaknya meminta agar dana itu dikembalikan saja, sesuai dengan saran yang diberikan pihak dari kejaksaan. "Khususnya dana yang terkumpul dari dana bantuan sosial," terang Jamal.



Mantan Camat Kutawaluya, Drs. Heri paryono. sebagai penggagas dari program IPHI. menyampaikan jika program ini terkait pada masalah hukum, dia menegaskan bahwa dia tidak pernah mengintruksikan para Kades untuk memotong dari dana bantuan sosial. Pihaknya hanya mengajak kepada yang mau. Sebab, kata Heri, dia hanya mengajak pada yang ikhlas bersodakoh. Dan hal ini sudah melalui komitmen bersama sebelumnya. "Kecuali jika ada oknum yang sengaja memakan uang sodakoh," tegasnya sembari menyampaikan pendapatnya agar ada pengundian yang pertama untuk diberangkatkan sesuai dengan komitmen awal.



Selanjutnya, kata Heri, mengenai kelanjutan program IPHI dia menyerahkan keputusan kepada para anggota dan panitia. Namun, ketiga pendapat itu bertambah kembali dari ketus BPD merangkap PPK Kutawaluya, leklih jajuli. karena jika dana itu dikembalikan, Kata Leklih, sebagian dana yang sudah terkumpul itu, bukan hanya berasal dari dana bantuan sosial, ada juga dari dana PPK. lalu, setelah leklih, timbul pendapat baru dari tokoh agama Sindang Mukti, Tatang Sihabudin. Namun, setelah dirangkum kembali bersama sama para peserta rapat, hanya terbentuk tiga opsi untuk diminta suaranya. Mengingat haripun sudah menjelang malam.



Hasilnya, pada opsi pertama yang memilih untuk melanjutkan sebanyak 7 suara, opsi kedua yang meminta dana dikembalikan sebagian sebanyak, 4 suara, opsi ketiga yang meminta dana dikembalikan semuanya, sebanyak 16 suara. Akhirnya, keputusan dapat diambil dan disaksikan oleh Camat kutawaluya dengan keputusan bahwa dana itu, akan diambil dari bank dan dikembalikan semua. Namun keputusan kelanjutan program IPHI, akan diputuskan oleh para peserta rapat, dalam waktu dekat. penutupan rapat diiringi dengan doa bersama sebagai simbol syukur rapat berjalan lancar dan sepakat. "Rapat ini digelar dengan itikad yang baik apapun hasilnya," tegas camat. (sigit)



Karma Butuh Bantuan Kaki Palsu

CILEBAR, RAKA - Karma Bin Sido (24) warga Dusun Mekarjati, RT 03/06, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar berharap ada yang memberinya kaki palsu, mengingat kaki kananya buntung akibat kecelakaan dua tahun lalu. Sosok tumpuan bagi keluarganya ini kini tak bisa berbuat banyak, selain bekerja seadanya.


Dia diketahui sebagai seorang nelayan yang ulet dan tekun, tujuannya bekerja adalah untuk menafkahi orang tua dan saudaranya. Kakinya buntung berawal sejak dia terjatuh ketika membawa ikan dari perahu yang akan dilelang di TPI (Tempat Pelalangan Ikan) Fajar Samudra Kecamatan Cilebar. Tak lama kemudian, kakinya bengkak dan ia berupaya berobat ke dukun urut, tetapi hasilnya sia-sia.


Atas saran Kades Pusakajaya Utara, Warman Abdurachman yang saat itu belum menjabat sebagai kades, Karma dibawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Karawang, karena kondisi kakinya tidak bisa disembuhkan oleh tim medis, maka kakinya itu diamputasi, khawatir penyakitnya menjalar ke sekujur tubuh lainnya. Sebagai anak paling tua dari lima bersaudara, kini Karma harus bekerja keras untuk membantu orangtuanya, karena usai diamputasi, setahun kemudian bapaknya meninggal dunia.


Dijelaskan pamannya Karma, Neman Soemantri (40), pekerjaan yang kini dilakukan Karma ini untuk membantu meringankan keluarga, meski kakinya buntung, Neman mempekerjakan Karma sebagai nelayan di perahunya pada posisi sebagai penebar jaring udang saat melaut. "Hanya itu yang bisa saya bantu untuk menghidupkan keluarganya dan perlakuannya tidak saya bedakan dengan nelayan lain, pembagian hasil pendapatannya pun di bagi rata," tuturnya.


Memang yang dialami Karma membuat Warman Abdurachman iba, penderitaan beberapa warganya yang tidak mampu seperti Karma ini sudah dua tahun harus bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya walaupun tanpa kaki sebelah ia tetap semangat. Kata Warman, pihaknya akan berupaya maksimal agar warganya ini mendapat bantuan kaki palsu. "Mudah mudahan ada donatur yang mau peduli untuk meringankan penderitaan Karma yang tidak mampu untuk membeli kaki palsu," harapnya.


Beberapa waktu lalu, Sukarno (36) warga RT 05/01 Dusun Krajan, Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok mendapat kaki palsu setelah 5 tahun kaki kanannya buntung akibat kecelakaan. Ia mendapat bantuan kaki palsu dari Yayasan Peduli Tuna Daksa (Yay. Sadhu Vaswani) Jakarta. Dari keterangan tersebut Karma berharap besar dia pun dapat kaki palsu. (spn)

Mengeruk Sedimentasi Saluran Induk Rengasdengklok

Sebuah alat keruk menggali edapan lumpur atau sedimentasi saluran induk Rengasdengklok, Selasa (28/7) siang di Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok. Pengerukan ini sebagian kecil dari beberapa saluran sekunder dan tersier di daerah utara Karawang yang sedimentasi lumpurnya tinggi.

Kesulitan Air, Dua Desa Terancam Gagal Tanam Padi

CILEBAR, RAKA - Sedikitnya 40 hektar sawah di Dusun Cimunclak, Desa Pusakajaya Selatan, Kecamatan Cilebar gagal tanam musim ini. Pasalnya, air irigasi tidak bisa mengairi persawahan tersebut, ini akibat debit air yang kurang. Padahal sebelumnya para petani tidak pernah mengeluhkan kekurangan air seperti musim ini.
 
Seperti diungkapkan petani setempat, Uwat (45), untuk mengairi sawah dia terpaksa harus menyewa mesin pompa air, karena jika tidak begitu, sawahnya akan kekeringan. Diakuinya, mesin pompa itu hanya cukup untuk mengairi sebagian sawah, sedangkan sebagian sawah lainnya tetap saja kering. Dan pada musim ini, sawahnya tidak digarap. "Selain sulit air, juga banyak petani yang tidak mampu menyewa mesin pompa," ujarnya.
 
Selain di Desa Pusakajaya Selatan, Desa Pusakajaya Utara pun mengalami hal sama, beberapa hektar sawah tidak bisa dialiri air dari saluran sekunder terdekat. Diakui beberapa petani, masalah yang sedang mereka hadapi ini hanya dilirik PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) setempat, tapi hingga kemarin belum terlihat ada upaya untuk mengatasinya. "PPL hanya melihat-lihat saja, tapi belum ada upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami petani," ungkapnya.
 
Menanggapi hal ini, Kepala Desa Pusakajaya Selatan, Mintra Hendra menyatakan, keluhan para petaninya ini akan berimbas minimnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dari petani kepada pemerintah desa dan iuran 'rutin', mereka tidak akan sanggup membayar karena sawahnyanya tidak bisa digarap.
 
Dengan ini, Kepala Desa meminta pada Pemda Karawang, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Karawang untuk segera menyediakan mesin pompa air bagi para petani yang sawahnya kekeringan, agar petani ini dapat mengolah lahan sawah dan bisa menanam padi di musim ini. (spn)

Bikin KK dan KTP Harus Pakai Surat Nikah

RENGASDENGKLOK, RAKA - Mulai 1 Agustus 2009, persyaratan pembuatan KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) cukup menyulitkan masyarakat. Pasalnya, pembuatan KK atau KTP harus dilengkapi surat nikah. Jadi, keterangan kepala desa saja belum cukup. Banyak diantara warga kecewa dengan peraturan yang dibuat Pemda Karawang ini.
Seperti dikatakan seorang warga Bojong Karta, RT 05/01, Desa Rengasdengklok Selatan, Een (38), dia jadi bingung ketika mengajukan KTP baru, dia harus sibuk melengkapi foto copy surat nikah. Hal ini, diketahuinya kerika dia butuh KTP baru untuk persyaratan berobat dengan kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). "Kenapa Ketua RT tidak ngasih tahu kalau sekarang mengurus KTP tidak cukup dengan surat keterangan desa saja," jelasnya.
 
Dilihat, bagi warga yang kurang mengerti dengan berlakukannya persyaratan baru ini memang sedikit komplin, masyarakat mengaku pemerintah kurang melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan tambahan persyaratan yang cukup menyulitkan, akhirnya harus kembali untuk melengkapi persyaratannya.
 
Kasi Kependudukan Kecamatan Rengasdengklok, Eti Setiasih menjelaskan, bagi pemula yang ingin membuat KTP harus dilengkapi foto copy ijasah. Hal ini untuk menghindari anak yang belum cukup hingga 17 tahun dalam pembuatan KTP. Sedangkan bagi yang sudah menikah harus melampirkan foto copy surat nikah untuk memperjelas status.
 
Jika tidak punya surat nikah, lanjutnya, bisa membuat surat keterangan dari KUA (Kantor Urusan Agama) dan dilengkapi saksi dengan tandatangan yang diberi materai Rp 6000. Diakui Eti, ini bukan mempersulit pemohon KTP dan KK, tetapi telah diatur berdasarkan Perda, sehingga bagi para pemohon agar melengkapi persyaratan yang telah di tentukan Pemda Karawang.
 
Dengan peraturan seperti ini, banyak masyarakat mengeluh karena membuat KTP dan KK tidak bisa sehari, warga harus melengkapi persyaratan sesuai prosedur. Sepengetahuan masyarakat, bupati telah mempermudah pelayanan KTP ini tanpa aturan yang berbelit, asal statusnya jelas. Namun dengan peraturan ini, pembuatan KTP dan KK dianggap menyulitkan. (spn)

Tidak Cukup Rp 150 Juta

"Pembangunan tambak limpas atau bendungan untuk sarana pertanian di Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya tidak cukup jika hanya dianggarkan Rp 150 juta, karena menurut hitungan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tambak limpas itu sebesar Rp 1,5 miliar," kata Kades Srikamulyan, Rusdi KA. Surkaya, kepada RAKA, Selasa (28/7) siang usai rapat minggon di aula Kecamatan Tirtajaya.
 
Menurutnya, keperluan tambak limpas merupakan kebutuhan mendesak, mengingat setiap musim tanam beberapa petani di Desa Srikamulyan dan Desa Srijaya harus membendung Sungai Bembang dengan 800 karung tanah. Dibendungnya sungai ini supaya air bisa meluap dan mengairi ratusan hektar sawah di kedua desa itu, termasuk puluhan hektar di beberapa persawahan desa lainnya se-kecamatan. "Yang saya ketahui, Rp 150 juta itu akan untuk pondasinya saja, pelaksananya Bina Marga Karawang. Tentunya tambak limpas ini tidak akan selesai cepat, menunggu anggaran dana berikutnya hingga mencapai Rp 1 Miliar lebih," jelasnya.
 
Selain itu, Kades menjelaskan pendangkalan beberapa saluran air di beberapa desa yang menyebabkan petani sulit mendapatkan air di musim tanam. Kata dia, saluran itu memang tampak dipenuhi air, tapi sebenarnya airnya sedikit karena dasar sungainya penuh dengan lumpur, sehingga air akan habis sebelum mencapai desanya. Sedangkan jika debit air itu ditambah, bukannya mencukupi kebutuhan sawah di hilir, tapi malah melimpas dan membanjiri pemukiman dan perkebunan. (spn)

Apa pendapat Anda tentang berita ini? komentar berita Secara otomatis, komentar yang ditulis akan masuk pada dinding Facebook Anda.
 
 
 
 
Copyright © BeritaKarawang.com | Space iklan logo Rp 200 ribu sebulan
Karawang, Jawa Barat, Indonesia, 085691309644, beritakarawang@gmail.com | Asep Saepudin Hasan