Antara Disiplin dan Bulliying

Thursday, December 10, 2009

 
BeritaKarawang.com - Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
 
 
Demikian dikatakan Ketua Majlis Guru Ponpes Nurussalam Jayakerta, Syatibi HN, S.Pd, Kamis (10/12/2009) siang. Kata dia, definisi itu tidak mungkin tercapai tanpa disiplin. Dan disiplin tidak mungkin terwujud tanpa suatu ketegasan bukan kekerasan.
 
 
Namun, setelah terjadinya banyak kasus kekerasan dalam dunia pendidikan dan sudah menjadi 'headline news' semua media, telah membuat suasana proses pembentukan pendidikan yang sudah jelas aturan mainnya menjadi kaku.
 
 
Ini disebabkan cara orang menafsirkan batasan 'bulliying' atau kekerasan dalam pendisiplinan kurang jelas, yang akhirnya para pendidik menjadi ragu dalam menegakan keseimbangan dalam mendidik dan pengajar.
 
 
Padahal, disiplin tidak akan jalan tanpa sebuah hukuman dan hukuman itu sendiri hanya cara pendidik sendiri yang tahu apa yang harus diperbuatnya pada peserta didik yang telah melakukan pelanggaran disiplin.
 
 
Lebih lanjut dia mengatakan, meski memang masih ada para pendidik yang kurang mampu membuat hukuman untuk menegakan disiplin, tapi tidak sesuai dengan batasan hukuman. Itu memang suatu kesalahan. Seperti teori ekonomi, jika satu komoditi harganya naik, maka akan diikuti komoditi lainnya.
 
 
Tindakan kriminal yang disebabkan bulliying yang sudah terlanjur dikonsumsi masyarakat, notabenenya banyak belum paham tentang penafsiran istilah bulliying itu sendiri. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka bulliying akan merajalela, karena sudah tidak ada lagi penanaman jiwa disiplin yang benar.
 
 
"Pendidikan akan maju jika disiplin ditegakan dan disiplin akan tegak jika ada hukuman. Selanjutnya hukuman itu memang memerlukan ketegasan dan kekerasan," jelasnya. (*)

Aksi Sepetak di Kantor Bupati Dijaga Polisi

Sepetak Demo Bupati Soal Pertanian

BeritaKarawang.com - Serikat Petani Karawang (Sepetak) gelar orasi di depan kantor Bupati Karawang, Kamis (10/12/2009) pukul 12.45 WIB. Mereka membacakan 11 tuntutan soal pelanggaran terhadap kaum tani.
 
 
Sebelas tuntutan itu diantaranya meminta pemerintah untuk merealisasikan, tanah untuk petani penggarap, air untuk petani, modal untuk petani, pupuk untuk petani, teknologi untuk petani, bangun irigasi, intensifkan PPL, tingkatkan SDM petani, bangun infrastruktur desa, bangun industri desa dan tuntaskan konflik tanah.
 
 
Dalam surat selebaran, mereka menyebutkan kemiskinan petani sama dengan pelanggaran HAM. Petani penggarap dan buruh tani merupakan golongan yang paling banyak menerima pelanggaran HAM. (*)

Sekolah Layak Tetapkan Kelulusan

BeritaKarawang.com - Adanya UN setuju, tapi tidak dijadikan standar kelulusan, yang berhak melulusakan adalah sekolah, karena sarana tiap sekolah berbeda, kalau di perkotaan mungkin tidak akan masalah, tapi sekolah pinggiran pasti berbeda.
 
Demikian kata Kepala SMK Ristek, Drs. Darsono Sumedi, Kamis (10/12/2009) siang di ruang kerjanya. Dia setuju adanya UN, tapi diharap tidak jadi patokan, malah dia menginginkan sistem ujian kembali ke EBTANAS, karena kecurangan pada EBTANAS sangat kecil, dengan dengan UN yang kadang terlihat sandiwara sekolah untuk meluluskan siswanya.
 
"Untuk menentukan kelulusan juga harus dilihat kepribadian siswa dan sikapnya, jadi nilai dari sekolah dan nilai kelulusan harus dipadukan. Apalagi sekolah kejuruan yang akan menghadapi langsung dunia kerja, soal kepribadian ini akan sangat penting," jelasnya.
 
Apalagi, lanjutnya, dengan kurikulum KTSP ini sangat kelihatan dan pembelajaran bisa dilihat dari karakter daerah masing-masing. Semua orang tua menginginkan anaknya lulus, tapi para orang tua itu belum tentu mengetahui usaha keras pihak sekolah untuk meluluskannya.
 
Dengan begitu, pihak sekolah mengharapkan yang berhak meluluskan siswa diserahkan pada lembaga pendidikan masing-masing, karena pemerintah tidak mengetahui kondisi sekolah perkotaan atau pinggiran seutuhnya. Akan sangat bijak jika kelulusan ditentukan pihak sekolah, karena memang hanya sekolah yang tahu percis terhadap siswanya. (*)

Apa pendapat Anda tentang berita ini? komentar berita Secara otomatis, komentar yang ditulis akan masuk pada dinding Facebook Anda.
 
 
 
 
Copyright © BeritaKarawang.com | Space iklan logo Rp 200 ribu sebulan
Karawang, Jawa Barat, Indonesia, 085691309644, beritakarawang@gmail.com | Asep Saepudin Hasan