Dalih Meredam Gejolak Sosial
JAYAKERTA, RAKA - Pemotongan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah dianggap lumrah, karena jika warga miskin lainnya yang tidak terdaftar sebagai peserta BLT tidak kebagian uang BLT imbasnya akan terjadi gejolak sosial. Seperti yang pernah terjadi pada kucuran BLT tahap awal tahun 2005 lalu, warga miskin yang tak terdata marah dan ngamuk.
Demikian kata Sekdes Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Sarimin kepada RAKA, Rabu (13/5) siang di sela pembagian BLT di desanya. Kata dia, sebanyak 1.007 KK (Kepala Keluarga) yang memiliki kartu BLT di desanya, menghibahkan Rp 50 ribu untuk keluarga miskin lainnya dari Rp 200 ribu yang mereka terima dari petugas Pos. Non BLT di Ciptamarga tercatat 1.826 KK. "Pembagian untuk non BLT, menunggu jumlah uang yang terkumpul, kemudian akan dibagikan merata," ujarnya.
Kata dia, setelah pencairan BLT beberapa bulan lalu hingga kini ada 150 KK peserta non BLT baru, mereka adalah suami-istri yang cerai kemudian memiliki kartu keluarga masing-masing. Dan hampir semua warga di desanya mendapat uang BLT, kaya maupun miskin. "Yang menolak uang BLT hanya terhitung 5 KK saja, selebihnya menerima. Tapi, ada juga keluarga mampu memberikan uang BLT yang didapatnya kepada tetangganya yang miskin," ucapnya.
Menurut dia, masyarakatnya memang sangat mengharapkan BLT, karena uang ini mereka gunakan untuk menutup kebutuhan keseharian. Kendti begitu, pihaknya tetap akan menerima ketentuan pemerintah, apakah BLT ditiadakan atau diteruskan pada tahun mendatang. "Kita melakukan potongan Rp 50 ribu karena ikut desa lain, jangan sampai jumlah pemotongan memberatkan pemilik kartu BLT," jelasnya.
Di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, peserta BLT tercatat 1.322 KK dan non BLT sebanyak 3.022 KK, di desa ini pemotongan BLT sebesar Rp 100 ribu untuk pemerataan, hitungan kasar uang yang akan diterima non BLT Rp 40 ribu/KK. "Itu pun kalau peserta BLT mau menghibahkan Rp 100 ribu-nya semua," kaya Sekdes Karyasari, Suryadi di tempat kerjanya.
Kata Suryadi, yang punya kartu telah tanda tangan dan menyetujui pemotongan untuk pemerataan kepada non BLT. Sehari sebelumnya, peserta BLT mendapat undangan untuk mengambil kartu BLT dan langsung dicairkan di kantor desa melalui petugas Pos. "Jika tidak ada pemotongan akan beresiko pada desa. Pemotongan ini berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama," katanya.
Sementara itu, di Desa Sindangkarya, Kecamatan Kutawaluya, pemotongan BLT Rp 50 ribu/KK dari pemilik kartu BLT sebanyak 601 KK untuk pemerataan kepada warga non BLT sebanyak 697 KK. Masih di kecamatan sama, sebanyak 496 peserta BLT di Desa Mulyajaya dipotong Rp 50 ribu untuk warga miskin non BLT sebanyak 600 KK. Di Kecamatan Jayakerta, sebanyak 1.147 KK peserta BLT di Desa Medang Asem tak luput dari potongan Rp 50 ribu untuk pemerataan pada 2.080 KK warga miskin lainnya. (spn)
Pemotongan BLT Dianggap Wajar
Ao Ahiro: BLT Kalangsari Tidak Dipotong
"Di Desa Kalangsari tidak ada pemotongan BLT (Bantuan Langsung Tunai), sebanyak 953 KK (Kepala Keluarga) peserta BLT membawa pulang utuh uang BLT Rp 200 ribu. Sedangkan sebanyak 3.181 non BLT tidak mendapat uang hibah apapun dan mereka pun tidak menuntut," kata Kaur Kesra Desa Kalangsari, Ai Ahiro, kepada RAKA, Rabu (13/5) siang di tempat kerjanya.
Beda dengan desa lain, warga non BLT di desa ini tidak minta dibagi uang BLT, karena jika kalkulasikan non BLT cuma uang kurang dari Rp 7 ribu. Pembagian BLT tanpa pemerataan ini berdasarkan hasil musyawarah sesama warga, mengingat peserta BLT menginginkan supaya mereka mendapat uang utuh. Bahkan, diantaranya akan mengancam pihak desa jika uang mereka dipotong.
Kata Ao, seminggu sebelum BLT cair, pihaknya telah mengantisipasi dan menjelaskan kepada warga non BLT bahwa pada pembagian BLT bulan ini tidak ada pemotongan. Alhasil, hingga hari pencairan tiba, tidak ada gejolak sosial mengenai BLT, yang non BLT legowo tidak kebagian duit pemerintah tersebut. "Kalau dipotong Rp 50 ribu, non BLT hanya akan dapat Rp 7 ribu," tukasnya.
Dia bersama kepala dusun telah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai BLT yang tidak akan dibagi rata. Bahkan Ao tidak menginginkan ada pengaduan dari satu warga pun yang tidak punya kartu BLT untuk memperoleh uang BLT. "Tiap RT dan dusun menyatakan menjamin situasi kondusif, meski non BLT tidak dibagi uang BLT. Dan memang hasilnya kondusif," ucapnya. (spn)
Nurussalam Buka Kursus Otomotif
JAYAKERTA, RAKA - SMA Islam Nurussalam membuka TPKU (Tempat Praktek Keterampilan Usaha) bidang bengkel otomotif dan sepeda motor. TPKU ini untuk menjawab kebutuhan dunia kerja, karena selama ini asumsi masyarakat cenderung menganggap pondok pesantren hanya belajar ngaji tanpa skill.
Dijelaskan Kepala SMA Islam Nurussalam, Ujang didampingi Ketua Koperasi SMA sekaligus pelaksana kursus, Dede Haris, kepada RAKA, Rabu (13/5) siang, kursus otomotif dan sepeda motor ini dibuka untuk umum, waktu pertemuan praktenya bisa diatur oleh peserta kursus. Kursus bengkel ini merupakan ekskul SMA Islam Nurussalam dan juga dibuka untuk umum.
Peralatan bengkel itu, kata Ujang, adalah bantuan dari Kementrian Koperasi UKM RI pada akhir Februari 2009 lalu. Pada kursus ini diajarkan sistem teori dan praktek selama 40 kali pertemuan dengan biaya Rp 500.000/orang. Selain perkakas, bahan kursus ini diambil dari internet dan sistem ruang belajar menggunakan proyektor.
Sementara itu, Dede menjelaskan, bengkel ini dibuka berawal dari banyaknya pesantren lain di luar daerah yang memiliki bengkel mesin. Atas kolaborasi dengan pesantren itu maka SMA Islam Nurussalam membua kursus bengkel dari bantuan pemerintah. "Kursus ini tidak hanya untuk lingkungan Nurussalam tapi bagi masyarakat luar dan kursus disini terbilang sangat murah dibanding tempat kursus lainnya yang ada di kota," kata Dede. (spn)
