Warung PSK Digerebek warga

Wednesday, June 3, 2009

*Mucikari Kabur Takut Dikeroyok

RENGASDENGKLOK – Warung remang-remang di Dusun Bakanjati, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok dibongkar warga setempat, Selasa (2/6), pemilik warung itu langsung kabur takut dikeroyok warga. Aksi pembongkaran ini melibatkan ratusan warga, diantaranya ibu-ibu, remaja, dan anak-anak yang telah geram melihat warung remang-remang tersebut sejak lima bulan lalu. Diakui warga, warung yang berada disamping bendungan KW 12 tersebut kerap dijadikan tempat mesum dan mabuk-mabukan miras.


Seorang PSK yang berhasil diamankan petugas dari amukan masa menuturkan, warung di pinggi saluran induk Rengasdengklok ini sudah beroperasi selama lima bulan, dia tidak menampik jika warungnya digunakan untuk jualan makanan juga menjadi tempat bisnis prostitusi. Satu warung, lanjutnya dihuni tiga orang, kalau praktek biasanya lebih banyak pada malam hari. warung itu memiliki dua kamar, tarif PSK ini Rp 30 ribu-an. "Pelanggannya banyak, ada sopir maupun warga biasa yang sedang kebelet," ujarnya dengan nada malu.


Sementara itu, warga setempat, Neneng (45) menyayangkan oknum Pol PP Kecamatan Rengasdengklok kerap mendatangi warung tersebut, bukannya melarang tetapi sepertinya mendapat 'japrem' (jatah preman) sehingga lokasi najis ini tak dijamah hukum dan tidak mendapat tindakan apapun dari aparat keamanan tersebut. "Ya, mereka bukannya menggusur, tapi malah ikut gak bener," ujarnya geram.


warga mengancam akan membakar warung-warung tersebut apabila sampai tanggal 5 Juni 2009 tidak mau membongkarnya sendiri, karena keberadaannya telah membuat masyarakat gerah jika di tengah kampung mereka ada lokasi prostitusi. Dan setelah melihat rumah itu dibongkar, akhirnya ratusan warga kembali kerumah masing–0masing setelah anggota Polsek Rengasdengklok datang dan mengamankan para PSK, sedangkan mucikarinya kabur sejak awal didatangi ratusan warga setempat.


Kepala Desa Karyasari, Asur Pudian mengatakan, warung tersebut terpaksa dihancurkan karena tidak sesuai dengan fungsinya sebagai penjual makanan, melainkan untuk tempat mesum. "Sebenarnya keberadaan warung ini sudah lama yakni sekitar dua tahunan. Namun, pemiliknya selalu bergantian. Sekali digerebek, pemiliknya langsung menjual para PSK itu ke orang lain," terang Asur.


Menanggapi hal ini, Kapolsek Rengasdengklok AKP Muji Harja menegaskan, pihaknya akan selalu memberantas apabila ditemukan perjudian, perdagangan miras dan tempat–tempat mesum yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. "Ini memang sudah menjadi target operasi pekat," tegasnya. (sigit)

Program Haji Gratis Langkah Baik Bagi Warga

KUTAWALUYA, RAKA - Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, H Iyung Hasanudin, SE. prihatin dengan rumor yang beredar di beberapa media cetak tentang keberadaan program 'Pemberangkatan Haji Melalui Dana Infaq Shodaqoh' di permasalahkan.


Menurutnya, program ini langkah baik untuk membantu masyarakat miskin bisa pergi ke tanah suci. Dia meminta kepada semua masyarakat yang belum memahami program ini untuk meminta langsung keterangan dari pihak IPHI terlebih dulu sebelum mengeluarkan pernyataan yang isinya memojokan program ini ke masalah negatif.


Dalam penjelasan, dikatakan bahwa pada tanggal 23 April 2009 bertempat di aula kantor Camat Kutawaluya telah disepakati oleh seluruh stek holder mengenai orogram pemberangkatan Haji melalui dana Infaq Shodaqoh sebesar Rp 1000/bulan atau Rp 12 ribu/tahun perorang, semua ini atas dasar gagasan Camat Kutawaluya Drs Heri Paryono. Dari dukungan dan respon masyarakat atas program tersebut maka munculah MoU antara lembaga IPHI Kecamatan, Muspika dan pihak bank dengan ketentuan apabila dana Infaq Shodaqoh terkumpul dari masyarakat maka akan di simpan di Bank BRI Unit Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya.


Nantinya dana tersebut digunakan khusus untuk ongkos biaya haji (ONH) dan Konvensasi sebesar Rp 2 juta bagi keluarga yang ditinggalkannya ke tanah suci selama menunaikan ibadah haji. Mekanisme seleksi penetuan yang diberangkatkan haji melalui penyelenggaraan tablig akbar atau  pengajian umum dengan proses penarikan kartu infak shodakoh oleh notaris yang disaksikan Dinas Sosial, Muspiak Kecamatan Kutawaluya dan lembaga atau dinas instansi terkait. Hal-hal yang belum tercantum dalam komitmen ini terulang dalam keputusan IPHI Kecamatan Kutawaluya mengenai tata tertib hak dam kewajiban para peserta infak.


Program pemberangkatan haji meggunakan dana tersebut menjadi kegiatan rutin setiap tahun dan dilaksanakan oleh IPHI Kecamatan kutawaluya ini bukan khusus untuk masyarakat Kutawaluya, tapi berlaku umum untuk seluruh umat Islam di semua kecamatan di Kabupaten Karawang. Dana yang berada di bank tersebut hanya dapat digunakan untuk  pemberangkatan nik Haji (ONH) dan pemberian dana konvensasi atau bantuan bagi keluarga yang mendapat kesempatan berangkat haji. Untuk menentukan siapa yang akan diberangkatkan haji dalam program ini mekenismenya dilakukan secara terbuka melalui kegiatan Tablik Akbar.


Sementara itu, Sekertaris IPHI H. Abdul Rojak BA menambahkan, pihaknya tidak menggunakan dana tersebut sekecil apapun, jadi biaya administrasi dan ATK ditanggung  pengurus dan anggota menggunakan dana pribadi, dana yang terkumpul sampai Senin (1/6) kemarin sebesar  Rp 46.066.000 dengan nomor rekening bank BRI Unit Kecamatan Kutawaluya 33-21-6598. (sigit)

 

Sekolah Gratis, Angin Segar Bagi Masyarakat

ADA yang mengartikan pendidikan gratis adalah tidak membayar uang sekolah berikut segala keperluannya seperti buku, seragam, dan transportasi. Ada pula yang mengartikan pendidikan gratis hanya meliputi biaya operasional sekolah.


Pengertian Wajar Dikdas gratis versi pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) hanya mencakup biaya operasional sekolah seperti uang sekolah dan gaji guru, serta biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu tahun.


Sedangkan biaya transportasi siswa dari rumah ke sekolah masih dibebankan pada orangtua murid. Dalam PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa pemerintah hanya menanggung biaya operasional sekolah seperti uang sekolah, gaji guru, dan sebagainya.


Perkiraan kebutuhan biaya operasional per siswa per tahun untuk SD sebesar Rp 1.109.000, sedangkan untuk SMP sebesar Rp 1.595.000. Setiap tahun, pemerintah membutuhkan biaya Rp 29.790 triliun untuk 26.862.332 siswa SD, namun hanya mampu menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 6,823 triliun.


Sedangkan untuk SMP, pemerintah membutuhkan biaya sebesar Rp 14,379 triliun bagi 9.015.069 siswa. Namun dana yang disediakan untuk BOS baru Rp 3,191 triliun. Maka ada kekurangan dana sebesar Rp 22,967 triliun untuk SD dan Rp 11,188 triliun untuk SMP.
Sementara itu, hasil penghitungan menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan dana Rp 157 triliun untuk melaksanakan Wajar Dikdas 9 tahun secara gratis. Dalam menetapkan anggaran sebesar Rp 157 triliun ini, pemerintah harus menghitung kapasitas fiskal dan kemampuan kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk menghitung jumlah SDM yang memenuhi standar pendidikan dan jumlah siswanya. Berdasarkan berbagai dasar perhitungan tersebut, dapat memproyeksikan kebutuhan yang diperlukan SDM, sarana dan prasarana serta bahan dan alat yang habis pakai.


Pendidikan dasar gratis adalah pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan layanan pendidikan dasar kepada warga negara usia pendidikan dasar tanpa mengenakan biaya, meskipun peserta didik tetap menanggung biaya personalnya. Biaya personal itu adalah biaya untuk perlengkapan pendidikan seperti buku, alat tulis sekolah, pakaian seragam. transportasi, uang saku dan sebagainya.


Sementara itu, biaya pendidikan dikelompokan ke dalam empat komponen, yakni biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional bahan habis pakai dan alat aus pakai, pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan, serta biaya investasi sarana dan prasarana pendidikan.


Estimasi biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan untuk SD/MI sebesar Rp 38,3 triliun untuk tahun 2008 dan Rp 45,2 triliun untuk tahun 2009. Sedangkan estimasi biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan untuk SMP/MTs Rp 21,7 triliun untuk tahun 2008 dan Rp 26,4 triliun untuk tahun 2009.


Estimasi biaya operasional bahan habis pakai dan alat aus pakai serta pemeliharaan di SD/MI sebesar Rp 14,6 triliun untuk tahun 2008 dan Rp 15,6 triliun untuk tahun 2009. Sedangkan untuk SMP sebesar Rp 7,6 triliun pada tahun 2008 dan Rp 8,4 triliun pada tahun 2009.    Sementara itu, guna biaya investasi guru dan tenaga kependidikan tingkat SD/MI Rp 1,5 triliun pada tahun 2008 dan Rp 1,6 triliun pada tahun 2009. Sedangkan estimasi biaya investasi guru dan tenaga kependidikan tingkat SMP/MTs sebesar Rp 730 miliar pada tahun 2008 dan Rp 930 miliar pada tahun 2009.


Estimasi biaya investasi sarana dan prasarana SD/MI sebesar Rp 21,4 triliun pada tahun 2008 dan Rp 24,9 triliun pada tahun 2009. Total dana yang diperlukan agar Wajar Dikdas bisa gratis adalah Rp 137 triliun pada tahun 2008 dan Rp 157 triliun pada tahun 2009. Dana tersebut di luar buku, transportasi, uang saku dan seragam sekolah.


Bila mengacu pada perhitungan, jelas pemerintah harus bekerja keras menaikkan anggaran pendidikan hingga Rp 157 triliun. Padahal pemerintah baru sanggup mengalokasikan anggaran Rp 62 triliun pada tahun 2009. Maka butuh waktu, keseriusan dan komitmen yang kuat dari para pemangku jabatan di negara ini, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota, bila ingin melaksanakan amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan bangsa.


Anggaran pendidikan tahun 2009 naik menjadi Rp 62 triliun, lebih besar dari prediksi Rp 51 triliun. Kenaikan anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk BOS yang tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 4,6 triliun. Bahkan Wajar Dikdas menjadi fokus utama APBN 2009 dan dimasukkan dalam UU APBN secara tertulis, di mana Pemda wajib menutup kekurangan anggaran dari APBN.

Pada tahun 2009, seluruh SD Negeri di Indonesia sudah bebas dari biaya operasional. Dasarnya, karena pada tahun 2009 pemerintah menaikkan BOS sebesar 50 persen dan menaikkan gaji guru sebesar 15 persen pada tahap pertama. Dana BOS tahun 2008 sebesar Rp 11 triliun akan dinaikkan menjadi Rp 15 riliun pada tahun 2009. Bagi pemerintah, dana BOS tersebut memang belum ideal, tetapi sudah relatif signifikan, khususnya untuk tingkat SD.

Sementara, untuk pengadaan buku pelajaran dan seragam sekolah, bukanlah termasuk komponen dari biaya operasional. Meski demikian, Mendiknas tidak membenarkan sekolah memungut biaya buku, seragam, bahkan sepatu dari siswa SD Negeri. Sebab untuk SD Negeri sudah ada BOS buku dan sepatu. Maka akan ada sanksi bagi SD Negeri yang melanggar kebijakan tersebut, sanksi berupa teguran hingga penurunan pangkat.


Kendati begitu, Indonesia dapat menyelenggarakan pendidikan gratis dengan dana yang berasal dari berbagai sumber seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Masing-masing sumber dana perimbangan ini saling mengisi dan melengkapi seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa dipakai sebagai sumber dana untuk menggratiskan Wajar Dikdas 9 tahun yang merupakan tanggung jawab daerah.


Wajib belajar pendidikan dasar tanpa dipungut biaya ini memang sedang dinanti oleh masyarakat Indonesia, terutama saat menghadapi krisis keuangan global saat ini. Memasuki tahun 2009 yang hanya tinggal menghitung hari, masyarakat terus menanti penggenapan janji dari para pemangku kebijakan mengenai hadirnya Wajar Dikdas tanpa dipungut bayaran, alias gratis. (spn)

Warga Bunder Tewas Tenggelam

 
PEDES, RAKA - Seorang warga Dusun Bunder I, Desa Puspasari, Kecamatan Pedes, Cep Munawar Bin Abidin (21) tewas kecelakaan, Selasa (2/6) pukul 5.30 WIB di jalan raya Desa Kertaraharja. Jasadnya ditemukan tersungkur ke saluran irigasi dengan badan dan kepala masuk ke dalam air, sementara kakinya menjulur ke atas.


Saksi mata menduga, dia tewas akibat kecelakaan motor, karena tidak jauh dari jasadnya, sebuah motor Honda Tiger warna hitam, nopol B 6790 KBR tergeletak rusak di pinggir jalan. Seperti dituturkan Habib Ali (45) warga Kertaraharja, dia melihat Cep tak bernyawa dengan kondisi kepalanya masuk ke air dan motornya tergeletak rusak.


"Kemungkinan dia jatuh dan tubuhnya terpental hingga masuk sungai, karena kepala tenggelam dia tidak bisa nafas dan meninggal," ucapnya sambil menunjukan lokasi jasad Cep saat ditemukan warga.


Kapolsek Pedes, AKP Agus Suwarsono menjelaskan, informasi semantara, kematian Cep bukan akibat penganiayaan melainkan kecelakaan murni. Dia meninggal lemas akibat pingsan setelah jatuh dari motornya. Sementara itu, beberapa warga setempat menuturkan, Jalan Raya Pedes ini, tepatnya di tikungan tajam Desa Kertaraharja, sering terjadi kecelakaan. Di lokasi sama, sering terjadi tragedi maut yang dialami pengendara motor.


Kecelakaan yang sering terjadi ini, harusnya menjadi perhatian Dina Perhubungan supaya memasang rambu-rambu lalu lintas untuk memperingati pengendara agar berhati-hati, mengingat di Jalan Raya Pedes ini banyak lokasi rawan kecelakaan, diantaranya di SPBU Pedes dan beberapa tikungan tajam termasuk jalan-jalan yang rusak. (spn)

Infrastruktur Pertanian Masih Minim

RENGASDENGKLOK, RAKA - Infrastruktur pertanian di Kabupaten Karawang masih dianggap beberapa petani sangat kurang mendukung untuk produksi mereka. Diakui beberapa petani selama ini petani dalam kondisi berat, kadang petani sering ragu-ragu menanam, karena takut terjadi musibah banjir atau sebaliknya kekeringan.


Pantauan RAKA, beberapa petani yang nekat menanam malah menjadi rusak karena diterjang hujan deras dan terpaksa rugi harus mengulang 2-3 kali tanam. Ada juga yang sebaliknya, ratusan hektar sawah kekeringan, seperti di Kecamatan Pakisjaya. Ini akibat sarana pertanian yang kurang mendukung.


Kendati demikian, tidak semua petani mengalami hal tersebut, semisal golongan air irigasi 4 dan 5, yang lokasinya paling ujung dekat pantai. Kondisi di daerah ini sangat parah, tepatnya di Kecamatan Cibuaya, Tirtamulya, Cilamaya dan Cilebar. Di kecamatan Cilebar, kadang areal sawah terendam seperti danau luas yang terhampar.

   
Iklim yang tidak pasti ini terjadi sehak tahun 2007 lalu, kemudian terjadi kemunduran tanam akibat kekeringan panjang. Para petani mengungkapkan khawatir akan terjadi kering panjang lagi disaat petani membutuhkan air untuk pertumbuhan padi. "Saya juga ingat kondisi seperti ini makin lama makin sering," ungkap wawan, petani asal Cilebar, kepada RAKA beberapa waktu lalu.
Jika tanam gagal, beberapa buruh tani mencari pekerjaan lain seperti menjadi tukang batu. Petani lain berusaha untuk mengembangkan usaha lain seperti dagang, tapi memang dalam kondisi cuaca yang tidak menentu peluang seperti itu juga terbatas. Dana juga mulai menipis, karena tunda tanam maka duit terpakai untuk kehidupan sehari hari.


Sementara itu, pemerintah seolah tidak melihat kondisi petani sampai kesana, karena masalahnya program-program pemerintah bersifat umum. Tidak ada program khusus untuk infrastruktur pertanian. Artinya program yang baik pun belum tentu mengatasi masalah karena masalahnya sendiri memang beda. Dengan demikian perlu fokus program dalam hal mengatasi situasi kerentanan akibat ketidakpastian iklim.


Memang ada usaha pembagian pompa dan penggantian benih yang kebanjiran pada waktu kekeringan, seperti di Kecamatan Pakisjaya, tapi masalahnya semakin besar, karena masalah ketahanan pangan dan ekonomi rumah tangga. Malah justru sekarang petani kecil dan buruh tani pada menghutang ke orang yang lebih mampu. Perbaikan irigasi sudah mulai dilakukan sehingga beberapa tempat yang biasanya banjir sudah tidak lagi, tapi masalahnya di beberapa tempat baru ada saluran yang diperbaiki, saluran pembuangan belum di perbaiki. Jika hujan terjadi maka meluber dan menggenangi sawah.


Di Kecamatan Tirtamulya, luasan lahan 150 hektar dalam kondisi normal hanya 60 hektar yang bisa ditanami karena kekurangan air. Dan sempat suatu musim justru semua tidak bisa ditanami karena kebanjiran besar dengan jebolnya tanggul Sungai Citarum. Di Kecamatan Cilebar, terdapat ratusan hektar sawah terendam dan menjadi seperti lautan. (spn)

Mega-Prabowo Akan Datangi Tugu Dengklok

H. Muhtar didampingi panitia acara dan Tono Bahtiar dan Deden Darmasyah disela rancangan denah lokasi memperingati hari lahir Sang Proklamator RI.

RENGASDENGKLOK, RAKA - Hari lahir Soekarno ke-108 akan dilaksanakan besar-besaran di Tugu Proklamasi Rengasdengklok, Sabtu (6/5) mendatang. Di hari lahir Proklamator RI ini akan dihadiri capres Megawati Soekarno Putri dan cawapres Prabowo dan ratusan ribu massa PDIP dan Gerinda yang datang dari berbagai daerah.


Walikota Bekasi yang juga Ketua Mega Centre Pusat, H. Muhtar Muhammad saat kunjungan langsung persiapan tersebut di Tugu Proklamasi, Selasa (2/6) menjelaskan, sengaja memilih Tugu Proklamasi Rengasdengklok untuk merayakan hari lahir Soekarno, mengingat Rengasdengklok tercatat sebagai lokasi sejarah dan hari lahir ini merupakan napak tilas perjuangan Soekarno saat detik-detik proklamasi disusun.


Diakuinya, pada saat survey pelaksaan hari lahir Soekarno, sudah banyak yang mendorong supaya pelaksanaanya dipusatkan di Rengasdengklok, semula acara ini akan dilaksanakan di Tugu Monas Jakarta, namun panitia penyelenggara menyepakati acara besar ini dilaksanakan di Rengasdengklok.


Diakui Muchtar, hari lahir proklamator ini juga merupakan hari untuk mengenang perjuangan yang kini dilanjutkan putrinya. Terlebih Mega-Prabowo kini tengah memperjuangkan kerakyatan dan buruh tani juga nelayan di negeri ini. Pada 6 Juni besok, merupakan hari kontrak politik Megawati dengan para buruh dan masyarakat. Diakuinya, pada acara hari lahir soekarno di Rengasdengklok ini akan dipadati pengunjung dua kali banyaknya dibanding acara Megawati di Bantar Gebang, Bekasi. Pada acara ini, akan hadir Guruh Soekarno Putra yang pidatonya akan sangat dinanti para nasionalis.


Ketua Kampanye Mega-Prabowo Kabupaten Karawang, H. Deden Darmasyah menjelaskan, acara hari lahir Soekarno ini bukan kampanye Megawati, tapi memang kebetulan lokasinya di Tugu Proklamasi Rengasdengklok, di tempat sejarah ini Megawati akan bertatap muka langsung dengan masyarakat Karawang. Bicara soal pembangunan Tugu Proklamasi yang sempat terbengkalai sejak tahun 2003 lalu, Deden menjelaskan, Pemda Karawang telah menganggarkan dana Rp 5 miliar untuk pembangunan Tugu Proklamasi.


Dana Rp 5 miliar itu, lanjutnya, masih belum cukup, mengingat dana total sebenarnya yang dibutuhkan untuk membangun tempat sejarah ini sebesar Rp 50 miliar. Sisanya Rp 45 miliar akan diminta dari pemerintah provinsi dan pusat supaya aset sejarah nasional ini bisa berdiri megah di tengah Kabupaten Karawang, diantaranya pembangunan museum yang disediakan untuk wisatawan lokal dan luar negeri untuk mengetahui sejarah perjuangan bangsa ini di masa lalu.


"Tahun ini akan diposkan dari APBD Karawang Rp 5 miliar, sedangkan perbaikan rumah sejarah milik Djaw Kie Siong Rp 200 juta. Di hari lahir Seokarno ini kita berharap pemerintah pusat memberikan dana yang dibutuhkan untuk membangun tempat sejarah yaitu Rp 50 miliar. sedangkan keluarga Djaw Kie Siong meminta harga rumahnya Rp 2 miliar untuk kemudian jadi milik pemerintah. Sebenarnya bukan kita tidak berani membeli tapi harus sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)," jelasnya.


Acara kunjungan Mega Centre bersama fraksi PDI Perjuangan kemarin itu pun mendatangi rumah Djaw Kie Siong, sebagai pemilik rumah, cucu dari anak kelima Djaw Kie Siong, Djaw Kin Moy (56) meminta supaya pemerintah sungguh-sungguh membeli rumahnya tersebut, mengingat rumah sejarah ini masih hak milik keluarga Djaw Kie Siong bukan milik pemerintah. Rumah yang disinggahi Soekarno semalam ini lokasinya di Dusun Kalijaya I, RT 01/09, Desa Rengasdengklok Utara. "Saya harap pemerintah jangan bohong lagi jika ingin membeli rumah ini," katanya. (spn)