Harlah Bung Karno di Rengasdengklok Bukan Kampan ye Mega-Prabowo

Thursday, June 4, 2009

RENGASDENGKLOK, RAKA - Acara 6 Juni besok di Tugu Proklamasi Rengasdengklok bukan kegiatan kampanye, acara itu murni memperingati hari lahir Bung Karno ke-108 untuk mengingatkan kembali nilai-nilai Soekarnoisme, terutama perhatian Bung Karno pada Marhaen yaitu sekelompok 'wong cilik' yang terpinggirkan.

 

Demikian kata Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, H. Deden Darmansyah kepada RAKA, Rabu (3/6) siang. Menurutnya, Rengasengklok ini merupakan pembuka pintu bagi kemerdekaan Indonesia, jika tidak ada momen di Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 lalu, maka belum tentu ada peristiwa 17 Agustus di negeri ini.

 

"Kita ingin menarik perhatian pemerintah pusat tentang makna peristiwa Rengasdengklok maupun rumah singgah Bung Karno yang hingga kini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah," ujarnya.

 

Didalam acara itu, sambung Deden, diharapkan warna politik apapun bisa hadir di sana, untuk mengenang kecintaan terhadap proklamator bangsa ini. Dan untuk menjadikan Rengasdengklok sebagai lokasi hari lahir Bung Karno tidaklah mudah, pihak DPC PDI Perjuangan Karawang terus berupaya meyakinkan pada pimpinan PDI Perjuangan pusat bahwa kota Rengasdengklok ini adalah bagian dari sejarah perjalanan Bung Karno dan kemerdekaan bangsa ini.

 

Diperkirakan, acara itu akan dihadiri sekitar 100 ribu masa dari masyarakat Provinsi Banten, DKI dan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) yang akan hadir memenuhi lapangan tugu proklamasi. Dengan demikian diharapkan Karawang akan menjadi perhatian nasional.

 

Badan Pemenangan Pemilihan Umum DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, H. Tono Bahtiar menjelaskan, pada 6 Juni besok adalah sebuah momen yang luar biasa, karena pada prinsipnya hari lahir Bung Karno ini sama seperti hari lahir pahlawan lainnya. "Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Paham Soekarno ini bukan paham yang terlarang, maka selayaknya bangsa ini bisa menghargai jasa mulia Bung Karno yang telah memerdekakan negara ini dari belenggu penjajahan," jelasnya.

 

Dan kedepannya rumah singgah Bung karno ini akan diambil alih oleh keluarga besar Bung Karno. Jika pemerintah belum bisa mengambil alih status rumah itu, maka keluarga Bung Karno akan mengambil alih, seperti lokasi sejarah lainnya yaitu batu tulis Bogor dan lainnya. Dan pada kesempatan kunjungan Megawati ke Rengasdengklok itu, dia akan singgah ke rumah sejarah Djaw Kie Siong.

 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Djaw Kie Siong yang telah merawat dan memeliharanya tempat singga Bung Karno itu selama 64 tahun, meski tanpa perhatian dari pemerintah, tapi keluarga itu sanggup menjaganya," ucapnya.

 

Rumah milik Djaw Kie Siong itu adalah rumah bersejarah, tempat musyawarah para intelektual negara berkumpul di rumah itu, karena pada saat itu kondisi negara sedang genting. Dan Rengasdengklok merupakan basis tentara PETA (Pembela Tanah Air) paling kuat yang ikut mengawal proses pengalihan kekuasaan dari tentara penjajah.

 

Maka, lanjutnya, tidak salah jika Rengasdengklok dijadikan lokasi hari lahir Bung Karno ke-108. Kata dia, acara ini sudah banyak sambutan luar biasa dari berbagai daerah. Dan pihaknya berharap acara harlah itu sukses sesuai harapan semuanya. Hari ini tim, Kamis (4/6) peralatan pendukung akan dibawa dari Jakarta ke Tugu Proklamasi Rengasdengklok. (spn)

 

Perhutani Target 8.735 Ha Hutan Bakau

*Melalui Kemitraan Dengan Dinas PKP

 

 

RENGASDENGKLOK, RAKA - Kini Perhutani tengah memperluas kemitraan dengan Dinas PKP (Perikanan kelautan dan Peternakan) untuk mengarahkan kawasan hutan payau secara optimal dan memberi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.

 

Demikian kata Asisten Perhutani BKPH Cikiong, Diki Hermawan, kepada RAKA, Rabu (3/6) siang di ruang kerjanya. Kata dia, Perhutani juga bermitra dengan dinas provinsi yaitu Gapura (Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai dan Muara Pantai Selatan) untuk mewujudkan program ramah lingkungan, diantaranya membuat 'green belt' atau sabuk hijau sepanjang pantai utara Katawang juga membuat sabuk hijau di saluran air muara yang menuju ke tambak ikan.

 

"Kita fokus pada Gapura dan MoU dari dinas perikanan, mudah-mudahan ini budaya baru perikanan dengan pola demplot. Mengingat hampir disemua kawasan hutan di Indonesia perosalan sama, yaitu tekanan sosial dan ekonomi. Diharap, Kabupaten Karawang jadi percontohan dari kerjasama lintas sektoral ini, yaitu perikananan dan kehutanan," jelasnya.

 

Sekarang, lanjutnya, tinggal nunggu hasilnya. Pihak petani tambak sudah tidak mepermasalahkan pola tanam yang sudah disepakati. Dan nanti dilanjutkan ke arah kesepakatan dari MoU itu yang hanya tinggal disosialisasikan. Dan kerjasama baik ini perlu ada monitoring khusus, karena dalam kepentingan ini tidak hanya menyangkut satu sistem, tapi melibatkan pihak perhutani juga dinas kehutanan. "Setidaknya kita bisa melakukan monitoring bersama," ujarnya.

 

Diakuinya, supaya petani tambak ikan dan perhutani mendapat hak pengelolaan, telah dicoba berbagai macam pola tanam mangrove. Dan yang disepakati pola komplangan, yaitu 20 persen tambak ditanam mangrove dan 80 persen lagi ditanam ikan. Dijelaskan, Polisi Teritorial RPH Ciwaru, Mudi yang didampingi RPH Pakis, Yana Yudiana dan Tata Usaha BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuang Hutan) Cikiong, Yayan Herdiana, kerjasama ini merupakan langkah untuk menyatukan perbedaan pendapat antara perhutani yang menginginkan penghijauan mangrove dan petani tambak yang menginginkan area tambaknya bebas dari tumbuhan.

 

Mereka menjelaskan, di utara Karawang terdapat empat RPH, diantaranya RPH Pakis meliputi Desa Tanjungpakis, Segaran, Baturaden, Karya Bakti dan Desa Tambaksari. RPH Pangakaran meliputi Desa Tambaksumur dan Tambaksari. RPH Ciwaru meliputi Tambaksumur dan Sedari. Sedangkan RPH Cibuaya meliputi Desa sedari, total pemangkuan hutan di wilayah utara Karawang ini seluas 8.735 hektar.

 

Sedangkan seluas 912 hektar di Desa Tanjungpakis diklaim masyarakat setempat bukan tanah milik perhutani di lokasi itu. Dengan begitu, pihak perhutani tidak terlalu repot buang waktu mengurus persoalan hak tanah di desa tersebut, mengingat masih manyak RPH di desa lain yang belum dikelola baik. Jika pengelolaan di beberapa RPH sudah baik dan kawasan hutan bagus maka pihaknya akan melangkah ke wilayah lain yang belum dikelola untuk diberdayakan. Selain di Desa Tanjungpakis, ada beberapa titik milik perhutani yang telah bersertifikat, tapi presentasenya hanya sedikit yaitu di RPH Pangkaran seluas 6 hektar dan RPH Cibuaya sekitar 2 hektar. (spn)

 

 

Kata Sejahtera Masih Sebuah Jargon

RENGASDENGKLOK, RAKA - Banyak pihak berharap, pemerintahan demokrasi di Indonesia mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, berdasarkan asumsi bahwa semakin demokratis, rakyat akan kian sejahtera. Berbagai model demokrasi pun dicoba. Mulai dari Demokrasi terpimpin ala Soekarno. Demokrasi Pancasila ala Soeharto, Demokrasi ala Habibi, hingga Demokrasi Liberal ala reformasi.

 

 

Demikian kata pemerhati politik, Kholid Al Kautsar kepada RAKA, Rabu (3/6) siang. Namun, hasil yang diharapkan tak kunjung tiba. Rakyat tetap saja tidak menikmati buah berdemokrasi selain hanya hingar bingarnya pesta demokrasi. Terbukti, 60 tahun Indonesia merdeka lebih dari 30 persen penduduk Indonesia tidak memiliki kakus. Lebih dari 100 juta penduduk belum memiliki akses air minum yang layak. Angka kemiskinan berada pada angka sekitar 17 persen jika menggunakan standar nasional. Namun jika standar yang digunakan adalah Bank Dunia, lebih banyak lagi warga negara Indonesia yang miskin.

 

 

Demokrasi yang dikejar sangat mudah menjurus pada defiensi demokrasi. Proses transisi tersebut pada akhirnya menghalangi reformasi ekonomi. Bahkan reformasi ekonomi itu cenderung dimanipulasi oleh elit penguasa dan akhirnya menjebak proses transisi menjadi lahirnya otoritarianisme baru.

 

 

Proses demokrasi justru mampu menyedot potensi ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lebih luas, hanya demi ongkos politik. Menarik kiranya mengutip pernyataan Samuel Hutington tahun 1996, bahwa demokrasi tidak selalu merupakan pilihan terbaik karena ia dapat menimbulkan inefiensi dan ketidakpastian.

 

 

Para pengamat politik menilai biaya pemilu tahun ini terlalu besar. Jika ditotalkan, penyelenggaraan pemilu dan biaya yang dikeluarkan oleh parpol dan calegnya, angkanya bisa mencapai Rp 50 triliun. Ini hampir sama dengan anggaran untuk mengatasi kemiskinan yang berjumlah sekitar Rp 57 triliun. Padahal rakyat tidak merasakan langsung biaya yang besar itu. Lagi-lagi yang diuntungkan para pengusaha, bukan rakyat jelata.

 

 

Tak mengherankan, jika krisis ekonomi di Indonesia tidak kunjung usai setelah 10 tahun berlalu. Ironisnya, di tengah keterpurukan ekonomi seperti ini banyak berseliweran mobil-mobil mewah dan pembangunan gedung-gedung megah. Mereka inilah kelompok yang diuntungkan dalam demokrasi sekarang. Ingat, bahwa demokrasi adalah sarana bagi liberalisasi perdagangan menancapkan kukunya di Indonesia. (spn)

Alat Keruk Merusak Pintu Air

 

TIRTAJAYA, RAKA - Pintu air tersier yang mengairi 200 hektar sawah di Desa Gempol Karya, Kecamatan Tirtajaya rusak berat akibat terlindas alat keruk saat
pengerukan saluran irigasi sepanjang jalur di Kecamatan Tirtajaya beberapa waktu lalu, akibatnya pintu air tidak lagi bisa dibuka dan ditutup.

 

Dijelaskan Kades Gempolkarya, Acep Doyok kepada RAKA, Rabu (3/6) siang, kerusakan pintu saluran tersier itu berimbas merugikan petani yang akan memanen sawahnya, karena air itu tidak mengalir normal melainkan limpas dan membanjiri persawahan yang akan dipanen. Padahal, sawah yang akan dipanen itu seharunya kering dari air.

 

Kata Acep Doyok, kerusakan pintu air itu akan mengganggu aktivitas para petani ketika menuai padi. Selain itu, air selalu terbuang percuma karena pintu airnya tidak lagi dapat menahan aliran air. Dan kerusakan pintu air itu telah
diajukan kedinas terkait tapi belum realisasi.

 

Lebih lanjut kades mengatakan, di musim ketiga biasanya petani selalu mengeringkan sawahnya. Juga saat panen tanah sawah harus dalam kondisi kering, tetapi akibat rusaknya pintu air tersebut yang tidak berfungsi, maka sawah padi yang telah menguning itu jadi banjir. Kepala Dusun Gempol, Jaya Daslim (35) menyatakan, keterlambatan perbaikan pintu air ini akan berimbas pada pertanian di daerahnya, air yang sulit dibendung itu akan mengalir tak beraturan. (sigit)

 

 

Dedi: Hanura Optimis JK-Wiranto Menang

JAYAKERTA, RAKA - Menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, di beberapa daerah sudah memulai bentuk tim kampanye untuk pemenangan
begitu juga Kabupaten Karawang. Partai politik pedukung pun mulai sibuk membentuk tim kampanyenya seperti Partai Golkar yang berkoalisi dengan partai
Hanura mengusung JK dan Wiranto

 

Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Karawang, H. Dedi Kurniadi mengatakan, partainya telah melakukan sosialisasi sejak awal dibentuknya tim kampanye menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, dia optimis jika JK-Wiranto dapat mengungguli kandidat lain, karena pihaknya bersama Partai Golkar telah sepakat untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden.

 

Menurutnya, JK telah membuktikan keberhasilan membangun negeri ini. Kayakinan Dedi beralasan dia yakin dukungannya bisa unggul. Sedangkan Dedi menyatakan untuk Wiranto sudah tidak perlu diragukan, karena sosok Wiranto sangat adalah pimpinan Hanura yang diidolakannya.

 

 

Pada Selasa (2/6) kemarin, pembahasan program kerja telah dilaksanakan bertempat di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang dan telah memutuskan bersama tentang pengesahan susunan personalia Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009-2014. Dilihat, dari komposisi tim kampanye yang ada ini satu bukti bahwa kedua partai benar-benar solid untuk memenangkan Pilpres yang akan di laksanakan pada tanggal 08 Juli 2009 mendatang. (sigit)