Bupati Diminta Rehab Kantor Desa Rengasdengklok Utara

Wednesday, January 28, 2009

Kantor Desa Rengasdengklok Utara, tampak kecil dan sempit.
 
 
 
RENGASDENGKLOK, RAKA - Banyaknya program pemerintah yang perlu disosialisaikan pada masyarakat, Kepala Desa Rengasedengklok Utara, Enin Saputra yang akrab disapa Kapsul meminta Pemda Karawang dan Provinsi Jawa Barat untuk memperluas kantor desa. Selama ini, kantor desa ini tampak kecil dan sesak jika ada kumpulan warga dan pemerintahan.
 
Rencananya, kantor desa ini akan dibangun dua lantai, mengingat luas lahannya sempit sekitar 12,5 x 21 meter persegi. Dengan begitu, Kapsul berinisiatif membangun dua lantai, di lantai bawah dibangun ruang kaur desa, ruang untuk Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) termasuk ruang kesehatan untuk bidan.
 
Dulu, lanjutnya, pembangunan kantor desa dua lantai ini pernah diajukan melalui Kecamatan Rengasdengklok dan sudah disposisi oleh Asda I Kabupaten Karawang dengan anggaran sekitar Rp 315 juta, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Untuk itu, Kapsul mendesak agar Pemda Karawang membantu pembangunan ini, mengingat banyak warga yang membutuhkan pelayanan, terutama untuk menampung warga Dengklok Utara dalam mensosialisasikan program pemerintah.
 
"Kalau semuanya itu bisa difasilitasi, maka semua program yang perlu disosialiasikan akan cepat, mengingat jumlah penduduk di Dengklok Utara sekitar 20.000 jiwa usik. Pada saat kumpulan, sebagian besar dari mereka tidak bisa mengikuti kegiatan desa, diantaranya untuk mendengar program-program pembangunan dari pemerintah," katanya kepada RAKA, Selasa (27/1) siang.
 
Selama ini, jika rapat minggon kecamatan dan desa, tidak lebih aula Desa Rengasdengklok Utara hanya bisa menampung 40 orang. Sedangkan, kadus dan RT saja jumlahnya melebihi 53 orang. Jika rapat, tak jarang aparat desa ini duduk diluar aula sambil menguping pembicaraan kades. Terlebih jika mengundang warga, aula desa penuh sesak dan pengap, selebihnya banyak warga yang duduk-duduk dan berdiri hingga ke halaman luar kantor desa.
 
Jika desa bisa dibangun dua lantai, kata Kapsul, musyawarah desa akan dilaksanakan di lantai atas dan diperkirakan bisa menampung sebagian besar warga setempat yang ikut hadir saat kumpulan desa. Bila ada tamu dari Pemda Karawang atau Provinsi, selain aula sempit juga tidak ada ruang parkir kecuali mepet-mepet parkir di jalan raya. "Jika aula luas dan bisa menampung semua aparat termasuk masyarakat setempat, sosialisasi apapun akan mudah disampaikan secara langsung. Desa dan masyarakat bisa menjalin komunikasi yang baik," ucapnya. (spn)
 

PT. PTM Sosialisasikan Ulang Galian C Laut Tanjung Pakis  

KARAWANG, RAKA - Pihak PT. Purna Tarum Murni (PTM) gelar pertemuan dengan para tokoh masyarakat, perangkat Desa Tanjung Pakis dan unsur Muspika Pakisjaya di Rumah Makan Alam Sari, Karawang Barat, Sabtu (24/1) kemarin, pertemuan ini untuk mensosialisasikan kembali keberadaan perusahaan pengerukan pasir di Muara Bungin, Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya.
 
 
Sosialisai ini sengaja dilakukan terkait tuntutan masyarakat yang kontra terhadap PT. PTM dan menginginkan agar PT itu dicabut izin operasionalnya, karena pengerukan pasir tersebut dianggap mengancam ekonomi masyarakat setempat dan bisa menimbulkan pesisir pantai jadi hancur.
 
 
Sedikitnya, 110 orang dari kalangan tokoh masyarakat, karang taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aparatur Desa Tanjung Pakis mengikuti sosialisasi tersebut. Usai sosialisasi, Manajer Operasional, H Mambang juga juru bicara PT. PTM menyampaikan, aksi masyarakat sebelumnya yang menuntut pencabutan izin pengerukan perusahaannya merupakan 'miss komunikasi' saja, sebab saat itu sosialisasi pihaknya tidak diketahui masyarakat umum, akhirnya menimbulkan salah paham.
 
 
Dengan demikian, saat ini pihakna melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat Desa Tanjung Pakis yang diikuti oleh para tokoh masyarakat, dia berharap hasil pertemuan ini nantinya akan disampaikan pihak desa ke semua masyarakatnya. "Sosialisasi ini merupakan bentuk dari tuntutan masyarakat kepada kami. Arahan dari tim peninjau yang diutus oleh bupati sebelumnya, menyarankan kepada kami untuk melakukan sosialisasi lagi, karena keberadaan kami memang menguntungkan masyarakat setempat dengan kontribusi yang diberikan pihak perusahaan," ujarnya.
 
Lebih lanjut H. Mambang menjelaskan, hasil dari pertemuan ini merupakan keterbukaaan semua pihak yang terkait pada pengerukan pasir di perairan Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya. Pada pertemuan ini juga, keinginan masyarakat diakomodir, sehingga tidak akan ada lagi aksi demonstrasi masyarakat Desa Tanjung Pakis yang menuntut pencabutan izin Pengerukan pasir oleh PT PTM.
 
"Warga mengingin agar kami membangunkan 'turab' di pesisir pantai. Dan kami, telah mensosialisasikan kompensasi yang akan diperoleh pemerintahan desa serta masyarakat, yaitu hasil dari pengerukan pasir di lepas pantai, diantaranya 6 kepala dusun di desa tersebut akan mendapatkan masing-masing Rp 100/kubik dari pasir yang kami gali, juga karang taruna akan mendapatkan Rp 50/ kubik dan Koperasi Pelelangan Ikan mendapatkan Rp 150/ kubik. Sedangkan untuk kompensasi Pemerintah Kecamatan termasuk Pemda Karawang kami akan negosiasikan lebih lanjut," jelasnya.
 
 
Sebenarnya, kata H. Mambang, izin pengerukan pasir ini sudah kantongi PT. PTM sejak lama. Kemudian operasionalnya dihentikan sementara ketika warga menuntut pencabuatan izin dengan melakukan demonstrasi besar-besaran ke Pemerintah Kabupaten Karawang. Sekarang, lanjutnya, pihaknya kembali mulai dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Setelah diadakan sosialisasi, tokoh masyarakat, LSM Sepetak dan masyarakat menyetujuinya. Dia berharap, setelah sosialisasi ini, tidak ada lagi tuntutan apapun dari masyarakat tentang izin pengerukan PT. PTM, sebab keberadaan pihaknya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat dan meningkatakan pendapatan daerah Pakisjaya. (spn)
 

Rengasdengklok Waspada Banjir

RENGASDENGKLOK, RAKA - Antisipasi banjir, Dinas Bina Marga mengerahkan alat keruk untuk mengangkat lumpur saluran sekunder antara Desa Kertasari hingga Desa Dewisari, mengingat saluran ini dianggap penyebab banjir awal tahun 2008 lalu di Desa Kertasari dan Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok.
 
Camat Rengasdengklok, R. Supandi mengatakan, pihak kecamatan sudah menyediakan tenda untuk pengungsi banjir. Meski banjir belum melanda dua desa tersebut, antisipasinya telah dilakukan jauh hari sebelumnya, supaya banjir tidak parah seperti Februari 2008 lalu.
 
Sementara itu, Kepala Desa Kertasari, Apud Mahpudin sebelumnya telah mengerahkan semua aparat desa untuk turun ke saluran sekunder, mereka mengangkat sampah yang akan menyebabkan saluran air mampet. Hingga berita ini diturunkan, sudah jadi tugas aparat desa setempat mengontrol kondisi saluran air tersebut.
 
Awal tahun 2008 lalu, banjir sempat menenggelamkan hampir 70 persen pemukiman di desa Kertasari dan Rengasdengklok Utara, ketinggian airnya mencapai selutut hingga sepinggang orang dewasa, bahkan lebih. Banjir itu disebabkan saluran pembuangnya mampet, terutama saluran sipon yang letaknya di Desa Dewisari. Disinyalir, saluran sipon terlalu kecil sehingga menghambat lanju air dan air yang mengalir dari dua desa tersebut tertahan. Sehingga menyebabkan banjir besar.
 
Hingga kemarin, hampir semua dusun di dua desa itu telah siaga banjir. Hujan yang terus mengguyur beberapa hari ini sudah mulai menggenangi beberapa rumah di dua desa tersebut. Beberapa aparat desa mengatakan, saat ini hujan sudah mulai turun hampir setiap hari. Jika hujan terus-terusan mengguyur lebat, tidak menutup kemungkinan banjir besar kembali terjadi. (spn)
 

Apa pendapat Anda tentang berita ini? komentar berita Secara otomatis, komentar yang ditulis akan masuk pada dinding Facebook Anda.
 
 
 
 
Copyright © BeritaKarawang.com | Space iklan logo Rp 200 ribu sebulan
Karawang, Jawa Barat, Indonesia, 085691309644, beritakarawang@gmail.com | Asep Saepudin Hasan