Pembangunan Perlu Didukung Brirokrasi yang Andal

Monday, November 30, 2009

 

BeritaKarawang.com - Dalam upaya mensukseskan agenda pembangunan, diperlukan adanya dukungan birokrasi yang andal, profesional, dan akuntabel. Hal tersebut dikemukakan oleh Presiden RI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri Ke-38 Tingkat Kabupaten Karawang di Plaza Pemda Karawang, Senin (30/11/2009).

 

Lebih lanjut Bupati mengatakan, agenda pembangunan akan mustahil terwujud tanpa adanya kesiapan dari segenap aparatur pemerintah, baik ditingkat pusat hingga ke tingkat daerah. "Oleh karena itu, segenap anggota Korpri hendaknya mampu untuk meningkatkan etos kerja, membangun sinergi yang efektif, serta menumbuhkan energi yang positif dalam mengemban amanah yang berat tapi mulia tersebut," tuturnya.

 

 

Bupati melanjutkan bahwa ada 8 pesan dari Presiden kepada para PNS dalam peringatan HUT Korpri kali. Yang pertama adalah mewujudkan reformasi birokrasi melalui aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional, untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

 

"Untuk itu, mari kita tingkatkan profesionalisme birokrasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik," imbuhnya.

 

 

Pesan yang kedua adalah agar para PNS senantiasa meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Hal ini karena berbagai tantangan yang makin kompleks di masa depan, menuntut tersedianya aparatur yang tangguh dan berkualitas. "Untuk itu, manfaatkanlah setiap kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di instansi masing-masing," imbuhnya.

 

 

Pesan ketiga adalah memberikan pelayanan publik yang makin murah, makin cepat, dan makin baik. Lanjutkan pelaksanaan good governance untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik, lanjutkan semua upaya pemberantasan korupsi, serta menghormati pranata hukum dan demokrasi di tanah air.

 

 

Pesan keempat adalah melanjutkan kerja keras dan kerja cerdas dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi pemerintah, dengan mempedomani sumpah jabatan dan Panca Prasetya Korpri. Saat ini seluruh rakyat menaruh harapan yang sangat tinggi kepada pemerintah beserta aparaturnya.

 

 

Sedangkan pesan terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi untuk mendukung penyelenggaraan proses pembangunan. Jangan ragu untuk melakukan pembenahan, revitalisasi, dan inovasi dalam penyelenggaraan birokrasi. Hilangkan berbagai kendala yang dapat mengurangi produktivitas, dan menghambatk akselerasi laju pembangunan nasional. (*)

 

PKL Bertahan Karena Tidak Ada Relokasi Pasar

 

BeritaKarawang.com - Bertahannya PKL di Rengasdengklok sejak beberapa tahun ini bukan karena ketidak sadaran mereka, tapi karena tidak ada relokasi sebagai tempat usaha. Demikian kata aktivis KNPI Rengasdengklok, Nana Permana, Senin (30/11/2009) siang.

 

Dia mempertanyakan, apakah sudah ada tempat untuk merelokasi pedagang itu, jangan mebereskan masalah dengan memuculkan masalah lagi. Tidak ada konspirasi antara PKL dan pemerintah, tetapi hanya segelintir oknum yang memanfaatkan momen ini. Kalau ditertibkan, akan banyak pedagang kehilangan pekerjaan. "Disinilah saya pertanyakan fungsi pemerintah," tandasnya.

 

Namun demikian, Satpol PP Karawang sudah melakukan himbauan sebelum penertiban secara persuaif pada PKL dan ini dianggap sangat mendewasakan sikap masyarakat. Diketahui, sebelumnya Satpol PP Karawang selalu melakukan penertiban dengan cara refresif, menggusur dengan himbauan minim, sehingga sering ricuh.

 

Kata Nana, PKL merasa berterima kasih pada Satpol PP, karena sudah mulai melakukan sikap manusiawai, sehiggga dengan sendirinya PKL bisa berpikir untuk menertibkan diri.

 

Menyoal pernyataan LSM Kompak yang menyatakan ada oknum pemerintah yang melakukan pungli pada PKL, harusnya disebutkan oknum tersebut dengan lembaganya, dengan harapan ada tindakan tegas dari pimpinannya bahwa cara itu adalah cara kotor yang sangat tabu bagi pemerintah.

 

 

Kalau benar ada konspirasi antara PKL dan pemerintah, harusnya ketika ada relokasi PKL menolaknya. Ditegaskan Nana, apa yang disebut-sebut LSM Kompak tentang konspirasi mungkin kurang beralasan, tidak ada konspirasi antara PKL dan pemerintah. "Kalau PKL membayar retribusi kebersihan, apakah itu disebut pungli," jelasnya. (*)