6 Tiang Listrik di Kutawaluya Roboh

Friday, November 13, 2009

BeritaKarawang.com - Sebanyak enam tiang listrik di jalan Raya Kuta Gandok, Kecamatan Kutawaluya roboh saat hujan deras, Jumat (13/11/2009) pukul 17.00 WIB. Akibatnya kejadian ini, pemukiman di tiga kecamatan gelap gulita semalaman. Diantaranya sebagian besar Kecamatan Kutawaluya, Cilebar, Cibuaya dan padam total di Kecamatan Pedes.

Dijelaskan saksi mata, Ade (25) warga KutaKarya, Kecamatan Kutawaluya, tiang listrik roboh seketika dan sempat mengeluarkan percikan listrik. Satu tiang diantaranya roboh melintang ke pinggir jalan, sedangkan lima lainnya merebah ke sawah.

Secara otomatis aliran listrik padam ketika tiang itu roboh dan hanya beberapa saat kemudian datang unit gangguan PLN UPJ Rengasdengklok, petugas ini hanya memasang plastik putih pada kabel yang melintang di jalan agar kabelnya tidak menjerat pengedara dan kendaraannya, setelah memasang itu petugas PLN pergi lagi.

Sempat terjadi kemacetan akibat satu kabel yang melintang, pengguna jalan tampak was-was ketika melihat kabel-kabel yang menjulur dari tiang yang roboh. Hingga malam ini, belum ada tindakan apapun dari PLN. Dipastikan PLN akan memperbaikinya mulai besok pagi. (*)

Jawa Timur Adopsi Model KF 32 Karawang

BeritaKarawang.com - Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar kembali didaulat untuk menceritakan pengalaman dan kiat-kiatnya penuntasan buta aksara di Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode Innova Kreatif 32 Hari. Kali ini, Bupati menjadi nara sumber dalam Workshop Strategi Pemberantasan Buta Aksara di Jawa Timur yang di selenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur di Hotel Oval, Surabaya , Rabu (11/11).


Dalam workshop yang diikuti oleh para pejabat teknis Dinas Pendidikan se Jawa Timur tersebut, paparan Bupati Dadang S. Muchtar tersebut mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi. Sejumlah peserta workshop langsung merencanakan untuk melakukan studi banding langsung ke Karawang dalam waktu dekat, dimana dua diantaranya bahkan meminta Bupati untuk pindah dan memimpin di daerah mereka.


Bupati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan data BPS tahun 2005, di Kabupaten Karawang terdapat 117.710 buta aksara. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah memiliki program untuk pemberantasan buta aksara. Namun demikian, setelah dipelajari apa yang telah dilakukan tersebut tidak mencapai sasaran dan memerlukan waktu yang lama untuk menuntaskan seluruh buta aksara. "Padahal anggaran yang digunakan bermiliar-miliar," ujarnya.


Oleh karena itu, lanjut Bupati, Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan ujicoba penuntasan buta aksara dengan lama belajar 20 hari di salah satu desa. Hasil ujicoba tersebut ternyata berhasil. "Dan berdasarkan hasil kajian pakar, yaitu Prof. Abin Syamsudin dari Universitas Pendidikan Indonesia dan DR. Megawati Santoso dari Institut Teknologi Bandung, terdapat sejumlah keunggulan dalam metode baru tersebut. " Para pakar selanjutnya memberikan nama Innova Kreatif bagi metode baru tersebut," lanjutnya.


Bupati melanjutkan, hasil kajian tersebut selanjutnya di konsultasikan kepada Departemen Pendidikan Nasional, dan menyatakan bahwa metode tersebut harus disempurnakan sehingga memenuhi standar kelulusan, yaitu mampu berhitung, membaca dan menulis tujuh kata, serta telah menempuh 114 jam pelajaran. "Akhirnya metode tersebut diperpanjang menjadi 32 hari," imbuhnya.


Bupati menjelaskan, dengan menggunakan metode tersebut Pemerintah Kabupaten Karawang telah berhasil menuntaskan 117.710 buta aksara tersebut dalam waktu 3 tahun. Dan setelah dilakukan penyisiran ulang, masih ditemukan 5.000 buta aksara yang keseluruhannya laki-laki. "Dengan demikian, hingga tahun 2009 terdapat 122.710 yang telah dituntaskan," tambahnya.


Bupati menambahkan, selesai menuntaskan buta aksara, Pemerintah Kabupaten tengah berupaya memberdayakan kelompok-kelompok belajar yang telah terbentuk. Mereka diberikan modal setelah sebelumnya diberikan pelatihan usaha oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, untuk memelihara kemampuan membaca mereka, Pemerintah Daerah juga membangun taman bacaan masyarakat, serta menyediakan puluhan unit mobil dan motor perpustakaan keliling. "Untuk tahun 2010, Akan dibangun seluruh kantor desa, yang dilengkapi pusat kesehatan dan perpustakaan desa," tambahnya.


Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Jawa Timur, saat pembukaan workshop tersebut mengatakan, jumlah buta aksara di Provinsi Jawa Timur sangat banyak, yaitu mencapai 3 juta buta aksara. "Oleh karena itu, melalui workshop ini kami berupaya untuk mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut," jelasnya. (*)

Seminar Nasional IPDN

BeritaKarawang.com - Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar kembali didaulat untuk menjadi nara sumber terkait Pemerintahan dan Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi. Kali ini, beliau menjadi salah satu pembicara dalam acara Temu Nasional dan Seminar Nasional Sewindu Pelaksanaan Tugas Purna Praja 09 IPDN, di Kampus IPDN, Jatinangor, Jumat (6/11).


8upati Dadang S. Muchtar dalam kesempatan tersebut mengatakan, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HTAG) bangsa Indonesia berasal dari dalam negeri, yaitu ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan barisan sakit hati, serta dari luar negeri, yaitu globalisasi dan iptek. "Salah satu yang harus diwaspadai adalah barisan sakit ati yang akan selalu mensoroti hasil-hasil pembangunan," jelasnya.


Lebih lanjut Bupati menjelaskan, perlu ada upaya untuk mensikapi permasalahan tersebut sehingga tidak tercipta instabilitas dalam pemerintahan, melalui reformasi birokrasi. Diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas sdm, membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembangunan harus bisa dirasakan oleh masyarakat, netralitas para pegawai negeri, serta kematangan partai politk. "Ini adalah kunci dalam pemerintahan dan reformasi birokrasi," imbuhnya.


Bupati melanjutkan, keberhasilan sangat tergantung pada faktor pemimpin, seperti Bupati, Gubernur, maupun Presiden. Dengan demikian, sangat penting bagaimana upaya merubah dan mereformasi birokrasi sehingga tidak menjadi feodal, melainkan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. "Kuncinya tergantung pada peminpinnya," jelasnya.


Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri, Diah Anggraeni, SH, MM yang membuka seminar tersebut mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk evaluasi guna membentuk kader pemerintahan yang mempunyai kualitas pemerintahan dan kepemimpinan yang dapat diandalkan. "Terlebih saat ini cukup banyak kritik terhadap jajaran birokrasi," jelasnya.


Diah menambahkan, terdapat kebutuhan nyata akan adanya penyegaran dalam berbagai aspek pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik yang lebih baik. Pamong Praja memegang posisi strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. "Perlu adanya Pamong Praja yang profesional dalam tugas dan mampu menjaga netralitas dalam memberi pelayanan," tambahnya.


Sementara itu, selain Bupati Dadang S. Muchtar, seminar tersebut juga menghadirkan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Mayjen. Purn. Prijanto. Prijanto dalam pengarahannya mengatakan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam reformasi birokrasi.


Diantaranya adalah dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, membangun pelayanan prima, memberdayakan masyarakatm membangun infrastruktur perkotaan, serta membangun lingkungan kehidupan yang dinamis. (*)

Bupati Karawang Siap Fasilitasi Pembangunan Jembatan Batujaya

BeritaKarawang.com - Kamis (5/11/2009), Bupati Karawang, Drs. H. Dadang S. Muchtar menyatakan siap memfasilitasi pembangunan jembatan rangka baja Batujaya – Cabangbungin yang akan menghubungkan Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menerima rombongan Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemda Karawang.


Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadang S. Muchtar mengatakan, pihak Pemerintah Kabupaten Karawang pada prinsipnya sangat mendukung terhadap upaya penyelesaian jembatan Batujaya – Cabangbungin yang telah lama terbengkalai. "Oleh karena itu, pihaknya berterimakasih telah ada komunikasi dan komitmen kuat dari para pihak terkait lainnya, yaitu Kabupaten Bekasi," ujarnya.


Lebih lanjut Bupati mengatakan, terbengkalainya proyek pembangunan jembatan tersebut hendaknya dapat dipecahkan bersama-sama, khususnya oleh pihak Dinas Bina Marga dari kedua belah pihak. "Untuk agar segera diinvetarisir permasalahan-permasalahan yang ada sekaligus pembagian kewenangan dari kedua belah pihak. Yang dibahas bersama-sama," imbuhnya.


Bupati menambahkan, kendala belum tersedianya rangka baja dari Pemerintah Pusat agar dapat disegera ditindaklanjuti. Sisa sebanyak 100 meter rangkabaja dari 140 meter yang dijanjikan agar dikoordinasikan terus dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat serta Departemen Pekerjaan Umum. "Namun demikian, bila masih terdapat kendala, Pemerintah Kabupaten Karawang siap untuk menyediakan rangka baja tersebut dengan anggaran APBD," tambahnya.


Ketua Komisi C Kabupaten Bekasi, Aep Saefullah Rahman mengatakan, pihaknya berharap ada konklusi yang dapat segera terwujud terkait pembangunan jembatan Batujaya- Cabangbungin. Terlebih sepanjang jalan mulai dari Tanjungpura hingga Rengasdengklok telah dinyatakan sebagai jalan propinsi. "Padahal salah satu syarat jalan propinsi adalah menghubungkan dua Kabupaten, dan hanya jembatan tersebut yang dapat menghubungkan ruas jalan tersebut,"
imbuhnya.


Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Karawang, Drs. Saleh Effendi mengatakan rencana pembangunan jembatan rangka baja Batujaya – Cabangbungin diawali pada tahun anggaran2005, dimana telah terjadi kesepakatan antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, dan Bekasi. "Pembangunan dilakukan dalam rangka mendukung penanganan ruas akses jalan di wilayah Kabupaten Karawang dan Bekasi," jelasnya.


Saleh Effendi menambahkan, sampai saat ini telah tahapan proyek yang telah dilaksanakan adalah pembangunan konstruksi bangunan bawah dan akses jalan pendekat. Investasi yang telah dikeluarkan sampai tahun anggaran 2008, antara lain Kabupaten Karawang, dari APBD I sebesar Rp. 4 milyar, dan APBD II sebesar Rp 4,108 milyar. "Sedangkan Kabupaten Bekasi, dari APBD I sebesar Rp. 2,692 milyar dan APBD II sebesar Rp. 5,9 milyar," tambahnya. (*)

Dinas sosial Gelar Rakor Anak Jalanan

BeritaKarawang.com - Rabu (4/9/2009), sebagai salah satu upaya memecahkan permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, Dinas Sosial Kabupaten Karawang menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Anak Jalanan. Rakor tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Drs. Banuara Nadeak, MM, di Gedung Singaperbangsa Lt. II Pemda Karawang.
Kadinsos Banuara Nadeak dalam kesempatan tersebut mengatakan, jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2009 mencapai 2 juta lebih.


Meningkatnya jumlah tersebut tentu meningkatkan resiko pertumbuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. "Oleh karena itu, perlu antisipasi dalam menanggulangi para penyandang masalah kesejahteran sosial tersebut," ujarnya.


Lebih lanjut Banuara mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial, di Kabupaten Karawang terdapat sebanyak 248 anak jalanan, 125 pengemis, dan 165 gelandangan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Karawang. "Diantaranya Bekasi, Purwakarta, Subang, dan daerah tetangga lainnya," jelasnya.


Banuara melanjutkan, Kabupaten Karawang merupakan daerah pertanian dan industri. Keberadaan industri mengakibatkan jumlah penduduk migran bertambah dan berpotensi meningkatnya jumlah kemiskinan di Kabupaten Karawang. Padahal salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah menurunnya angka kemiskinan. "Oleh karena itu perlu koordinasi antara sektor terkait dalam menanggulangi permasalahan tersebut secara bersama-sama," imbuhnya.


Banuara menambahkan, resume hasil rapat koordinasi ini selanjutnya akan diserahkan secara langsung kepada Bupati. Oleh karena itu, melalui rapat ini diharapkan dapat memperoleh masukan-masukan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan. "Sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan," tambahnya.


Kasie Dinas Sosial, Drs. Danilaga mengatakan, ada beberapa isu penting terkait anak jalanan. Isu tersebut diantaranya adalah bertambahnya anak jalanan secara kuantitas dan kualitas, rendahnya tingkat pendidikan, belum optimalnya peran stake holder dan swasta, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan tingginya mobilitas penduduk. "Serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan," jelasnya.


Danielaga juga menambahkan, tujuan diselenggarakannya rakor ini adalah untuk menyelamatkan, melindungi, dan menjamin hak anak atas  kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan sosialnya. "Sasarannya adalah para anak jalanan, anak terlantar, serta anak yang rawan menjadi anak jalanan," tambahnya. (*)

Pansus DPRD Harus Bisa Kaju Mendalam dan Menyeluruh

BeritaKarawang.com - Rabu (4/9/2009) Wakil Bupati Karawang, Hj. Eli Amalia Priatna menegaskan bahwa hasil kajian panitia khusus DPRD merupakan masukan penting yang akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Hasil kajian yang akan disampaikan kepada DPRD hendaknya benar-benar merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya terkait permasalahan yang sedang dikaji.  Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat mewakili Bupati Dadang S Muchtar pada Rapat Paripurna Pembentukan Pansus DPRD Kabupaten Karawang.


Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, Panitia khusus merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara yang melaksanakan tugas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan dibubarkan setelah selesai melaksanakan tugas. Panitia khusus dimaksud dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislasi dan atau fungsi pengawasan, termasuk diantaranya adalah dalam menangani masalah yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.


Menurut Wakil Bupati, panitia khusus DPRD memiliki peran yang sangat penting bagi pelaksanaan tugas para anggota DPRD secara efektif dan efisien, khususnya dalam melakukan kajian terhadap suatu permasalahan yang menjadi alasan dibentuknya panitia khusus tersebut. Hasil-hasil kajian tersebut tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap tindak lanjut dan langkah yang akan diambil oleh DPRD dalam menyikapi permasalahan tersebut. "Hal ini menunjukkan bahwa peran panitia khusus sangat penting dalam mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Karawang," jelasnya.


Wakil Bupati melanjutkan, suatu masukan atau input memiliki peran yang sangat penting dalam suatu sistem pengambilan keputusan. Masukan yang baik, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga para pengambil keputusan dapat menentukan keputusan yang tepat. Sedangkan bila masukan yang didapat tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka keputusan yang akan diambil pun tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. "Hal ini karena inti permasalahan yang sesungguhnya tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti akibat masukan yang salah tersebut," ujarnya.


Oleh karena itu, lanjut Wakil Bupati, panitia khusus dalam menjalankan tugas hendaknya benar-benar melakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan tersebut. "Bahan - bahan kajian hendaknya diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, serta membandingkannya dengan permasalahan-permasalahan serupa yang terdapat di daerah lain," pesannya.


Wakil Bupati menambahkan pihak eksekutif yakin bahwa panitia khusus DPRD yang dibentuk pada hari ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta memberikan hasil kajian yang mendalam. Dengan demikian DPRD kabupaten karawang dapat menentukan tindak lanjut dan langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. "Sehingga pada akhirnya dapat bermuara pada terwujudnya keinginan kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten karawang," tutupnya. (*)

PGRI KARAWANG Gelar Konkercab

BeritaKarawang.com - Kamis (29/10), dalam rangka mengevaluasi dan menyusun rencana kerja ke depan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang menggelar Konferensi Kerja Cabang (Konfercab) Tahun 2009. Konfercab tersebut berlangsung di Gedung PGRI Karawang.


Bupati Karawang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Setda Kabupaten Karawang Drs. H. Harun Firdaus, M.Si mengatakan PGRI sebagai organisasi para guru harus mampu membina para anggotanya menjadi profesional, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. "Khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas para peserta didik," ujarnya.


Lebih lanjut Harun Firdaus menjelaskan, profesionalisme guru adalah salah satunya adalah dengan menjadi guru yang disenangi oleh para peserta didiknya. "Dengan demikian, para peserta didik dapat lebih menyenangi pelajaran yang diberikan dan mampu memahaminya dengan mudah," jelasnya.


Harun Firdaus menambahkan, keberadaan PGRI merupakan wadah para guru dalam upaya mewujudkan hak asasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun demikian, PGRI tidak terlepas dari sistem pemerintah. "Untuk itu, PGRI sebagai mitra pemerintah diharapkan dapat membina para guru untuk ikut serta dalam kebijakan pembangunan pendidikan," tambahnya.


Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, Drs. H. K. Edi Permadi, M.Pd mengatakan, melalui konferensi kerja kali ini, PGRI Kabupaten Karawang diharapkan mampu menyusun action plan atau rencana kerja ke depan. Dengan demikian, program kerja PGRI Kabupaten Karawang dapat terus berjalan berkesinambungan meskipun terdapat pergantian kepengurusan. "Oleh karena itu, selamat berkonferensi, mudah-mudahan dapat menghasilkan program yang lebih baik," pesannya.


Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Drs. Ade Mahmud mengatakan, kegiatan ini mengandung maksud untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan oleh PGRI, sekaligus membuat catatan penting program kerja yang akan dilaksanakan ke depan. "Terlebih Tahun 2010 merupakan tahun yang sangat strategis bagi PGRI," imbuhnya.


Ade Mahmud menambahkan, PGRI sebagai organisasi harus mampu mengawal kebijakan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen perlu dicermati apakah sudah sesuai dengan esensi peningkatan mutu pendidikan. "Untuk itu mari kita pahami bersama anggaran pendidikan agar sampai pada esensi peningkatan mutu pendidikan," tambahnya. (*)

Warga Sabajaya Minta Perbaikan Jaling

BeritaKarawang.com - Hampir semua desa di Kabupaten Karawang meminta Pemda Karawang memperbaiki jalan lingkungan (jaling), seperti di Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, setelah perbaikan jalan utama, masyarakat meminta perbaikan jalan poros desa dan jalan lingkungan yang masih rusak.

 

Kepala Desa Sabajaya, Ade Amung menjelaskan, masih banyak jalan yang rusak dan perlu segera dibenahi, ini untuk memperlancar akses ekonomi dan aktivitas masyarakatnya. "Sekitar 3 kilo meter jalan poros desa dan 3,5 kilo meter jalan lingkungan di desa ini yang belum diperbaiki," ucapnya, Jumat (13/11/2009) pukul 10.06 WIB di tempat kerjanya.

 

Perbaikan itu untuk menghindari becek saat hujan, karena aktivitas masyarakat tersendat jika jalan berlumpur. Saat ini, perbaikan jalan poros desa di Dusun Ardaijaya yang menghubungkan ke Desa Sumur Laban sedang perbaikan, terhitung beberapa hari lagi akan selesai. Sementara ini, perbaikannya masih sirtu belum di hotmix. "Kalai jaling sudah bagus, akan mampu meningkatkan perekonomian," kata Amung. (*)