Kader Golkar Jayakerta Ikut Mengawasi PNPM

Wednesday, July 15, 2009

 
KARAWANG NEWS - Sekitar Rp 1 Miliar dana PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Mandiri) akan dikucurkan untuk pembangunan fisik dan ekonomi Kecamatan Jayakerta. Diharapkan, semua masyarakat termasuk kader-kader Partai Golkar turut mengawasi pembangunan tersebut supaya program ini berjalan baik.


Demikian kata Wakil PK (Pimpinan Kecamatan) Partai Golkar juga Bendahara PNPM Kecamatan Jayakerta, H. Ma'mun, Selasa (14/7) siang di kediaman Ketua PD (Pimpinan Desa) Makmurjaya, Jaro Amdali juga dihadiri pengurus Partai Golkar Jayakerta. Kata H. Ma'mun, sudah menjadi kewajiban bagi semua masyarakat untuk mengawasi semua program pembangunan. "Saya juga menghimbau kepada semua kader untuk bersama-sama mengawasi program ini, jika nanti ada kendala maka kita wajib melaporkan pada pemerintah," ujarnya.


Hal itu diungkapkannya supaya dana PNPM bisa bergulir lancar di Kecamatan Jayakerta, tidak boleh mandeg yang bisa mengakibatkan program tidak berjalan sesuai rencana. Diakuinya, dia bersama kader Partai Golkar di Kecamatan Jayakerta sangat mendukung pembangunan yang akan dilaksanakan di kecamatan ini. "Jadi, nantinya setiap PD harus memantau dan terus mendorong PNPM Jayakerta supaya bisa naik, ini bukan berarti mengklaim PNPM adalah Partai Golkar, bukan. Kami hanya ikut mengawasi supaya PNPM di Jayakerta berjalan terus dan tidak mandeg," ujarnya.


Kebetulan, kata H. Ma'mun, dia adalah pengurus Partai Golkar juga sebagai pengurus PNPM, jadi dia menghimbau kepada semua kadernya untuk mendukung program PNPM, sehingga pengawasan pada program ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Pada Kamis, Jumat dan Sabtu besok rencananya akan digelar pelatihan di TPK (Tambak Pandu Karawang) yaitu pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kecamatan Jayakerta dan Kecamatan Cilebar.


"Saya setuju dengan adanya program PNPM ini untuk memperdayakan dan membantu meningkatkan kemiskinan, contohnya yang tadinya tidak punya modal dagang diharapkan bisa dagang. Untuk itu, saya juga himbau sejak sekarang supaya peminjam uang PNPM pengembaliannya harus baik," paparnya.


Dana awal PNPM di kecamatan ini sekitar Rp 1 milyar, pada awal bulan lalu struktur pengurus sudah dibentuk dan menunjuk Yusuf Fauzi SE, sebagai ketua. Diakui H. Ma'mun, Kecamatan Tirtajaya sudah berhasil melakukan PNPM dan kemungkinan Kecamatan Jayakerta pun akan berguru ke Kecamatan Tirtajaya untuk membantu supaya selama proses PNPM digulirkan tidak ada kendala dan dana ekonominya tidak mandeg. Tercatat, 70 persen dari dana PNPM ini untuk pembangunan fisik desa dan 25 persen untuk perguliran ekonomi kerakyatan.


Dengan begitu, H. Ma'mun menghimbau pada kadernya untuk mensukseskan PNPM. Namun, bukan hanya terbatas PNPM yang harus didukung, semua bentuk pembangunan desa harus dipantau kader-kader partai, jika ada kejanggalan bisa dilaporkan langsung ke pemerintah. "Yang penting semua program yang turun ke desa jangan mandeg dan bisa berjalan lancar sesuai program, saya berharap semua masyarakat mendukung dan memiliki kemauan untuk membangun desanya," katanya. (*)

Sekolah Gratis Hanya Nyanyian Merdu Bernada Sumbang


KARAWANG NEWS - Sekolah gratis tidak sepenuhnya menjamin masyarakat terbebas dari biaya pendidikan, banyak orang tua siswa yang pontang-panting mencukupi kebutuhan pendidikan putra-putrinya bahkan ada diantara mereka harus rela menjual atau menggadaikan peralatan rumah tangga demi anaknya.


Seperti dikatakan Adih (52) warga Pedes, dia harus meminjam uang untuk menyekolahkan anaknya, bahkan diantara tetangganya ada yang kesulitan memasukan anaknya ke sekolah. Kenyataannya, memang banyak orang tua terlena dan memuji pemerintah dengan iklan-iklan pelayana pendidikan gratis, tapi harapan itu pupus ketika banyak sekolah tetap membebankan biaya sekolah.
Dana pendidikan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikeluarkan pemerintah untuk daerah kabupaten tercatat Rp 397 ribu/siswa setahun untuk SD, sedangkan untuk SMP sebesar Rp 570 ribu/siswa setahun. Dengan demikian, orang tua siswa masih wajib mengeluarkan jutaan rupiah per tahun.


Menanggapi hal ini, anggota Komis D DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, H. Tono Bahtiar menegaskan, penerimaan siswa baru maupun pendaftaran ulang sekolah di Kabupaten Karawang ini sebuah fenomena baru, ini terlihat setelah Komisi D Kabupaten Karawang melakukan inspeksi mendadak ke setiap sekolah dan mewawancarai orang tua siswa, dari situ terlihat jelas terkadi hal yang sangat memprihatinkan, sekolah tetap memungut biaya-biaya yang membebankan masyarakat.


Diantaranya memungut biaya daftar ulang lebih dari kewajaran, ini terjadi di beberapa sekolah di Kabupaten Karawang memungut uang sebesar Rp 190 ribu bagi siswa yang naik ke kelas II dan Rp 210 ribu bagi siswa yang naik ke kelas III SMPN. "Ini sama saja mencederai dunia pendidikan yang notabene sudah menjadi kebijakan umum Pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat," ucapnya.


Komisi D Kabupaten Karawang, lanjut Tono, akan mengirimnkan nota dinas kepada Ketua DPRD untuk dilanjutkan ke Bupati Karawang tentang pungutan yang tidak wajar di beberapa kecamatan di kabupaten ini. Diakui Tono, masyarakat menyekolahkan anaknya dengan susah payah, ada diantaranya yang sengaja menunggu BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) untuk bisa melunasi biaya sekolah, ada juga yang menjual beras reskin untuk membeli peralatan sekolah putra-putrinya.


"Mereka sudah gembira sekolah gratis, tapi mereka harus membayar biaya sekolah yang sebenarnya sama saja dengan praktek pungutan biaya sekolah. Saya sebagai anggota DPRD yang membidangi pendidikan sangat menyayangkan tindakan main lempar antara pihak sekolah dengan komite. Bayangkan kalau satu siswa Rp 100 ribu, kalau semuanya 400 siswa berapa dana yang terkumpul," ujarnya. (*)
 

Apa pendapat Anda tentang berita ini? komentar berita Secara otomatis, komentar yang ditulis akan masuk pada dinding Facebook Anda.
 
 
 
 
Copyright © BeritaKarawang.com | Space iklan logo Rp 200 ribu sebulan
Karawang, Jawa Barat, Indonesia, 085691309644, beritakarawang@gmail.com | Asep Saepudin Hasan