Solusi Abrasi Harus Komprehensif

Friday, October 16, 2009

Anggota dewan Dapil IV yang sedang reses di lokasi abrasi Kecamatan Cibuaya pekan lalu.
 
KARAWANG NEWS - Jika hanya mengandalkan APBD II Karawang untuk menangani abrasi pantai, kerusakannya akan semakin menggerus daratan. Jadi, penanganan abrasi harus didukung APBD I Provinsi dan APBN. Demikian kata anggota DPRD Fraksi PKS Kabupaten Karawang, Dedi Sudrajat di ruang kerjanya, Jumat (16/10) siang.
 
Kata dia, solusi untuk menangani abrasi harus komprehensif, tidak melulu dari APBD II, ini bahkan bukan permasalah anggota dewan yang ada di Dapil (Daerah Pemilihan) IV atau perorangan anggota dewan, ini persoalan kabupaten yang harus diatasi secara komprehensif dengan dukungan APBD II Provinsi Jawa Barat dan APBN. "Kita sepakat, delapan anggota dewan di Dapil IV akan memperjuangkan penanganan abrasi diantaranya penanaman pohon bakau harus dioptimalkan," ujarnya.
 
Untuk menyelamatkan abrasi, lanjutnya, harus dibangun penahan gelombang yang menjulur ke lepas pantai di sepanjang pantai utara Karawang yang kondisi kritis. Tentunya ini butuh dana besar, makanya tidak akan sanggup jika hanya mengandalkan dana dari APBD II Karawang. "Soal abrasi ini harus jadi perhatian khusus," ujarnya.
 
Selain abrasi, masalah yang harus ditangani di wilayah utara Karawang yaitu penanganan saluran irigasi, karena selalu kebanjiran jika hujan dan di musim panas terjadi kekeringan. Dedi berupaya agara kedepan dilakukan perbaikan infrastruktur irigasi dan penertiban pembagian distribusi pengairannya kepada golongan air untuk persawahan. "Saya harap dua hal itu bisa didorong, penanganan abrasi dan saluran air untuk persawahan," tandasnya.
 
Di tempat terpisah, Camat Tirtajaya, Drs. H. Wawan Setiawan mengatakan, mengenai saluran air untuk persawahan di Kecamatan Pakisjaya, Batujaya harus dibuatkan 'besotan' atau sodetan air dari Sungai Citarum, mengingat selama bertahun-tahun ini kedua kecamatan itu selalu kekurangan air. Dengan dibuat 'besotan' Sungai Citarum maka persawahan di Kecamatan Tirtajaya, Cibuaya dan Jayakerta pun akan kebagian air. "Jadi persoalan kekeringan bisa teratasi dan dikendalikan," ungkapnya.
 
Kata Wawan, air dari saluran induk tidak bisa diandalkan untuk mengairi ribuan hektar sawah, maka perlu ditambah air dari Sungai Citarum, karena meski saluran irigasi diperbesar sealu berdampak banjir di sejumlah daerah, seperti di Desa Kutamakmur, Kecamatan Tirtajaya. Air luber jika debitnya ditambah, sementara dihilir petani masih kekurangan air. Ini disebabkan kedalaman sungai yang tidak sama di sepanjang saluran tersebut. Akibatnya air luber menggenangi jalan raya sekitar 1-3 cm, meski air kecil tapi jalan jadi becek dan dikhawatirkan bisa merusak jalan yang sudah dihotmix. (*)

Mukron: Dana Pemerintah Banyak Diselewengkan

 
"Pemerintah sudah memberikan dana bantuan yang efektif bagi masyarakat, semisal honor guru ngaji, tapi kenyataannya dana itu tidak sepenuhnya sampai ke tangan yang berhak, para oknum aparat desa dan kecamatan selalu mencari jalan untuk memotong, yang seharusnya guru ngaji menerima Rp 800 ribu, kenyataannya hanya mendapat Rp 400-600 ribu setelah dipotong dengan dalih pemerataan yang kenyataannya di lapangan tidak ada pemerataan," kata Ketua LSM Kompak Korwil II Rengasdengklok, Mukron, Kamis (15/10) siang.
 
Kata Mukron, pemotongan yang dilakukan itu hanya untuk pengalihan yang tujuannya untuk kepentingan pribadi. Honor guru ngaji saja dipangkas, lanjutnya, padahal mereka hanya mendapat uang itu setahun sekali. Dia berharap semua masyarakat, LSM dan Pers memantau setiap dana pemerintah yang turun, jangan sampai dana pemerintah jatuh ke kantong pribadi. "Apalagi dalam waktu dekat dana desa akan segera cair, dikhawatirkan terjadi penyimpangan," kata dia.
 
Seperti kasus yang terjadi di Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya yang sudah dilaporkan oleh masyarakat Kedungjeruk kepada Kejari Karawang, kepala desanya sekarang dalam proses hukum karena telah menyalanggunakan ADD dan BLT. "Penyelewengan ADD juga akibat lemahnya pengawasan dari tingkat kecamatan dan kabupaten, sehingga terkesan ada konspirasi, termasuk proyek Cipta Karya dan Bina Marga yang banyak ditemukan kualitas yang buruk, bahkan pengawasnya jarang ada di tempat proyek yang sedang dilaksanakan," tukasnya. (*)

Apa pendapat Anda tentang berita ini? komentar berita Secara otomatis, komentar yang ditulis akan masuk pada dinding Facebook Anda.
 
 
 
 
Copyright © BeritaKarawang.com | Space iklan logo Rp 200 ribu sebulan
Karawang, Jawa Barat, Indonesia, 085691309644, beritakarawang@gmail.com | Asep Saepudin Hasan