Heri, Camat Motivator Pakisjaya

Saturday, August 23, 2008

"Untuk melakukan pemerataan pembangunan daerah, memang seharusnya pemerintah hanya merupakan motivator bagi masyarakatnya, sedangkan pelaksananya yaitu organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga hukum. Jadi, dana pembangunan itu dari masyarakat atau ormas, sedangkan pemerintah hanya memotivasi atau hanya sebagai stimulan," kata Camat Pakisjaya, Heri Paryono, kepada RAKA, Minggu (10/8) siang di tempat kerjanya.

Sementara ini, lanjutnya, dana pengembangan masyarakat merupakan anggaran pemerintah dan yang melaksanakan pemerintah. Sedangkan 'stik holder' pemerintahan bergerak untuk mensukseskan pembangunan pemerintah dan mewujudkannya. Misalnya bidang kemasyarakatan dan kepedulian sesama warga, dana diambil dari masyarakat dan yang melaksanakannya yaitu ormas yang didukung. "Jadi yang merealisasikan bukan hanya pemerintah saja, karena pemerintah hanya sebagai penggerak untuk mencapai tujuan, karena pelaksanaannya oleh ormas dan untuk masyarakat. Nah, 'good goverment' di negara ini belum sepenuhnya kita laksanakan," ucapnya.

Dicontohkannya, semisal keberangkatan haji gratis dari infak dan shodaqoh warga Pakisjaya yang telah dia lakukan baru-baru ini, pelakunya adalah masyarakat dengan mengumpulkan dana infak dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah dan manfaatnya untuk masyarakat sendiri, yaitu mengangkat satu-dua orang warga untuk pergi haji dari dana infak tersebut. Sedangkan pemerintah kecamatan adalah motivator untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

"Saya hanya mengaplikasikan visi Kabupaten Karawang dan Propinsi Jawa Barat yang isinya iman dan taqwa, dengan Rp 12 ribu/tahun, mereka berharap dan berdoa pada Allah agar mendapat kesempatan pergi haji, hanya Rp 12 ribu/tahun dari infak dan shodaqoh itu, iman dan taqwa masyarakat akan bertambah-tambah. Dan kegiatan ini sekaligus mempererat ukuwah Islamiyah," jelasnya.

Saat ini, pelaksanaan tersebut masih jarang, bahkan pemerintah cenderung penyalur dana untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan 'good government ini harus melibatkan semua unsur, semisal pihak swasta, masyarakat dan didukung penuh pemerintah. Makanya 'good government' di negeri ini belum berjalan, karena untuk menuju 'good government' ini pemerintah hanya motivator, jadi pelaku utamanya organisasi masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Selama ini, kata camat, gagasan pergi haji dari infak dan shodaqoh belum dipresentasikan di Pemda Karawang, padahal kalau program sodaqoh ini diikuti kecamatan lain, maka manfaatnya akan besar. "Karena duit sodaqoh itu lebih bermanfaat untuk haji, dan undian itu sebagai sarana untuk keadilan, bukan undian judi. Dan program haji dari infak ini mengajarkan pada masyarakat, tangan diatas lebih mulia dibanding tangan dibawah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini mengajarkan masyarakat kita konsumtif. Untuk melihat program haji gratis ini, saya harap pemerintah tidak hanya berpikir komprehensip, saya ingin masyarakat sadar pentingnya keberdamaan dalam beribadah," katanya. (spn)